Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PKB Usul Bangun JPO SMPN 2 Jember, Seberapa Pentingnya?

Sidkin
Penulis: Sidkin❯
RISIKO BESAR: Siswa SMPN 2 Jember menyeberangi jalan saat pulang sekolah, kemarin (6/8). PKB menyarankan agar Pemkab agar membangun JPO mempermudah akses siswa dan guru.
RISIKO BESAR: Siswa SMPN 2 Jember menyeberangi jalan saat pulang sekolah, kemarin (6/8). PKB menyarankan agar Pemkab agar membangun JPO mempermudah akses siswa dan guru.

JEMBER LOR, Radar Jember – Padatnya kendaraan dan masifnya aktivitas pelajar di Jalan Bedadung Jember membuat kawasan itu kerap tersendat.


Advertisement

Kemarin, PKB mengusulkan agar Pemkab Jember membangun membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan dua bangunan SMPN 2 Jember.

Hal ini disebut bisa menjadi solusi untuk mengurai persoalan akses pendidikan, keselamatan siswa, dan kemacetan lalu lintas di jantung kota.

Sekolah yang terletak di kawasan padat lalu lintas di Kecamatan Patrang itu memiliki dua bangunan utama yang terpisah oleh jalan raya.
Setiap hari, ratusan siswa harus menyeberangi jalan demi berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya.

Advertisement

Tak hanya berisiko terhadap keselamatan, kondisi ini juga turut menambah kepadatan arus lalu lintas di sekitar sekolah.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember, Mochammad Hafidi, menilai pentingnya intervensi pemerintah untuk membangun jembatan layang. Itu untuk menghubungkan dua bangunan sekolah tersebut.

Menurutnya, jembatan layang bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan mendesak demi keselamatan warga sekolah dan pengguna jalan.

Advertisement

“Ini bukan hanya soal fasilitas pendidikan. Ini soal keselamatan siswa. Setiap hari mereka harus menyeberang jalan yang ramai lalu lintas. Akan sangat memalukan jika suatu hari terjadi kecelakaan, hanya karena Pemkab Jember tidak mampu membangun jembatan layang,” tegas Hafidi dalam rapat paripurna DPRD, Sabtu (2/8) malam.

Dia mengatakan, SMPN 2 menjadi etalase wajah pendidikan di Jember.

Sehingga patut diprioritaskan pengembangannya, terutama dengan memperhatikan sarana fisik yang selama ini terbatas.

“Tentu demi keselamatan anak-anak yang selalu hilir mudik menyeberang di jalan. Maka perlu ada fasilitas jembatan layang seperti di Jember Klinik,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, usulan pembangunan jembatan layang perlu kajian lebih mendalam sebelum direalisasikan.

Dia berjanji kajian secara menyeluruh dan mendalam itu dari semua aspek.

“Tentunya juga mempertimbangkan keterbatasan anggaran APBD dan prioritas pembangunan,” katanya, Senin (4/8).

Terpisah, Kepala SMPN 2 Jember Udik Kristyono mengapresiasi dan menyambut baik usulan pembangunan jembatan layang dari Fraksi PKB.

Menurutnya, pembangunan itu sangat penting demi keselamatan bersama.

Sebab, risiko siswa menyeberang di jalan cukup besar meskipun sudah dijaga oleh satpam.

“Kami ini memiliki 835 siswa. Jumlah yang banyak. Kalau ini bisa terealisasi, kami bersyukur. Sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Ini juga untuk mempermudah ketika orang tua mengantar atau menjemput anaknya. Jadi, keselamatan lebih terjamin,” jelasnya. (kin/nur)

Advertisement
Editor : M. Ainul Budi

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer