Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nestapa PMI Jember yang Terabaikan: Disebut Pahlawan Devisa, tapi Perlindungan Berupa Perda pun Tak Ada

M
Penulis: Mega Silvia RJ❯
Ilustrasi PMI Jember yang hingga kini belum punya perlindungan hukum memadai.
Ilustrasi PMI Jember yang hingga kini belum punya perlindungan hukum memadai.

Radar Jember - Pekerja migran bukan sekadar angka dalam grafik remitansi atau objek glorifikasi.


Advertisement

Mereka adalah manusia, dengan hak dan martabat yang harus dijamin negara.

Sayangnya, hingga hari ini, PMI Jember masih harus bertaruh nyawa, identitas, dan masa depan di lorong gelap sistem migrasi yang dibiarkan bocor dan bias.

Jika pemkab tidak segera memperkuat regulasi dan pengawasan, khususnya di level daerah, maka setiap orang yang pergi untuk mencari hidup yang lebih baik bisa saja justru kembali dengan luka yang lebih dalam.

Advertisement

Di tengah gelombang promosi besar-besaran tentang kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional, tersimpan cerita-cerita muram tentang ketidakadilan, pengabaian, dan penyelundupan manusia yang kian terselubung.

Data terakhir menunjukkan ribuan warga Jember terus memilih jalan menjadi pekerja migran.

Namun, tak sedikit di antara mereka yang justru tersandung masalah pelik.

Advertisement

Terutama karena jalur pemberangkatan yang ternyata nonprosedural.

Menjadi pekerja migran adalah bagian dari hak asasi manusia.

Namun, mengeksploitasi, menjadikannya mesin devisa, bahkan ketidakhadiran pemerintah memberikan perlindungan bagi mereka adalah ketidakadilan yang manusiawi.

Koordinator Wilayah Migrant Care Jember Bambang Teguh Kariyanto menyatakan penolakannya atas penyebutan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai pahlawan devisa.

Label yang selama ini melekat namun menurutnya sangat eksploitatif.

“Pahlawan devisa itu kayak glorifikasi. Sementara faktualnya itu tidak berbanding lurus dengan perlindungan pekerja migran. Kok jadi mesin-mesin uang gitu ya," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember, Sabtu (12/7/2025).

Penyelundupan PMI bagai dalam bingkai legalitas semu.

Bambang menekankan bahwa praktik penyelundupan pekerja migran ilegal atau yang kerap dilakukan melalui jalur nonprosedural bukan dilakukan oleh individu semata.

Melainkan sudah sistemik dan terkadang justru berkelindan dengan aktor resmi.

Dia menjelaskan, paspor, sebagai dokumen resmi keimigrasian, sering kali dimanipulasi.

Calon PMI diberangkatkan seolah sebagai turis atau pelajar, tapi niat sebenarnya adalah bekerja.

Ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka, melainkan cerminan lemahnya negara dalam mengawasi proses migrasi warganya.

“Ketika paspor itu dimanipulasi, salah satu modusnya. Paspor pengunjung kan berbatas waktu,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini yang kerap dilakukan dalam praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Termasuk di Jember.

Di negara tujuan seperti Malaysia, pekerja migran kerap mengalami pelanggaran berat.

Dokumen identitas pribadi mereka, paspor, visa, bahkan BPJS, ditahan oleh majikan sebagai alat kontrol.

“Itu melanggar konvensi internasional soal migrasi. Dokumen pribadi itu enggak boleh dipegang orang lain,” tegasnya.

Banyak dari mereka akhirnya memilih kabur demi menyelamatkan diri dari kekerasan atau pelanggaran kontrak.

Tapi, kabur berarti menjadi undocumented, pekerja migran tanpa dokumen sah, yang rentan dikriminalisasi oleh hukum negara tujuan.

“Yang penting selamat, kan gitu. Nah, itulah yang menjadikan mereka undocumented,” terang Bambang.

Persoalan yang lebih mengkhawatirkan justru terletak pada lemahnya respons Pemkab Jember.

Padahal, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah secara jelas memandatkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran.

"Tapi, sampai sekarang kita belum melihat greget dari pemerintah kabupaten untuk memiliki payung kebijakan. Bahkan perda belum ada,” ucapnya kecewa.

Dia mendesak agar perda tersebut segera dibahas dan disahkan jika pemerintah daerah benar-benar berkomitmen memberikan perlindungan PMI secara utuh.

Harapannya, pasca-perda diundangkan, lantas ada aturan-aturan turunan hingga ke desa-desa yang lebih inklusif lagi.

Pria yang juga merupakan anggota gugus tugas TPPO Jatim itu mengatakan, sangat ironis, sebab sampai kini raperda tentang perlindungan PMI belum juga terdengar kabar pembahasannya.

Dia merasa bahwa dalam proses penyusunannya tidak melibatkan publik.

Padahal, menurutnya, migrasi adalah persoalan kemanusiaan yang mendesak.

Buramnya tata kelola migrasi dan data yang asimetris juga menjadi bagian penyumbang maraknya praktik PMI nonprosedural.

Problem utamanya soal data.

Pemerintah daerah tidak memiliki basis data pekerja migran yang solid, sehingga tidak dapat merancang kebijakan atau program yang tepat sasaran.

Dia menyinggung data PMI nonprosedural yang dinilai harus dicantumkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, malah tak dicantumkan dalam RPJMD Jember.

Padahal, katanya, Dinas Tenaga Kerja memiliki data tersebut.

Bambang menyebutkan, data terakhir yang dimiliki pada 2024 menunjukkan, sekitar tiga ribu PMI dari Jember tercatat secara prosedural.

Namun, jumlah non-prosedural justru lebih besar dan tidak terdeteksi, karena hanya tercatat jika ada kasus atau pengaduan.

“Kalau ada pengaduan masalah kami mencatat. Kalau enggak, ya enggak terdeteksi,” ujarnya.

Salah satu fakta menyedihkan adalah bahwa sebagian besar pekerja migran dari Jember adalah perempuan, 70 sampai 80 persen.

Mereka berangkat dalam usia produktif.

Sedikit ada kelegaan, karena mulai tak ditemukan usia anak.

Namun, para perempuan ini kerap tidak mendapatkan perlindungan sosial.

Baik saat bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air.

Anak-anak mereka pun kerap luput dari perhatian negara. "Mereka dipulangkan saat Covid-19 tidak dapat bantuan sosial karena tidak tercatat di DTKS. Ada juga yang pulang dalam kondisi sakit parah, bahkan menjadi disabilitas baru.” Bebernya membagikan pengalamannya kala mendampingi PMI bermasalah.

Bambang juga menyebut bahwa banyak perusahaan penyalur tenaga kerja yang tidak terdaftar secara resmi, tapi tetap beroperasi.

Dalam hal ini, dia menilai bahwa fungsi pengawasan dari wasnaker atau pengawas ketenagakerjaan nyaris tak tampak.

Tidak ada keterbukaan informasi publik soal siapa saja agensi yang bermasalah atau sudah di-blacklist.

“Kami tidak melihat keterbukaan informasi publik terkait ini. Harusnya dipantau, dilaporkan ke publik,” ujar Bambang.

Migrant Care tidak hanya mengadvokasi.

Mereka aktif bekerja sama dengan pemerintah desa untuk membentuk tata kelola migrasi yang lebih aman dan manusiawi dari desa.

Di sepuluh desa dampingan, mereka telah membantu pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk perlindungan dan pemberdayaan purnamigran.

“Kami mendorong tata kelola migrasi yang aman, adil, bermartabat, kemanusiaan, dan inklusif,” pungkasnya. (sil/nur)

Advertisement

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer