HORE! Selangkah Lagi Gaji Non-ASN di Jember Cair, Ini Update Terbarunya

SUMBERSARI, Radar Jember – Kinerja Satgas Percepatan Penyelesaian Pegawai Non-ASN Pemkab Jember, bentukan Bupati Jember Muhammad Fawait, mulai menunjukkan hasil.
Satgas Non-ASN menemukan sejumlah anomali data honorer yang sedianya akan menerima gaji dari pemkab.
Meski begitu, hasil satgas bentukan eksekutif itu tidak bisa menjadi dasar untuk pembayaran.
Mereka masih mengopernya kepada legislatif, melalui Pansus Non-ASN DPRD Jember, yang kini juga bergulir pembahasan nasib honorer non-ASN itu.
Ketua Satgas Non-ASN Ratno C. Sembodo menyebut, hasil penelusuran dan laporan yang diterimanya, dari sekitar 13 ribu honorer non-ASN di Jember, ada 125 orang harus verifikasi ulang. Baik secara administrasi maupun faktual.
“Kekeliruan mereka itu ada yang masa kerjanya tidak memenuhi kriteria, kurang dari ketentuan. Ada nama orang tapi tidak ada di tempatnya bekerja, orangnya tidak aktif. Lalu, ada masa kerja yang dimundurkan lebih lama, dan yang lingkungannya tidak mengakui dia bekerja di situ,” kata Ratno.
Meski sempat bermasalah, 125 orang yang sudah didalami dan diperiksa satgas itu, diakui Ratno, haknya untuk menerima gaji dari pemerintah masih utuh.
“Mereka hari ini masih ada yang bekerja, punya hak mendapatkan gaji,” katanya.
Berikutnya, data tersebut diserahkan kepada pansus sebagai bahan merumuskan kebijakan yang akan menjadi rekomendasi kepada bupati Jember untuk memutuskan gaji/pembayaran honorer non-ASN.
“Sesuai pernyataan Gus Bupati, hubungan eksekutif dan legislatif harus terjaga baik. Satgas hanya membantu verifikasi lebih detail sebenarnya, dan sekarang bola ada di pansus. Kami yakin pansus punya semangat yang sama menyelesaikan ini," harapnya.
Ketua Pansus Non-ASN DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo merespons positif upaya eksekutif membantu menyodorkan data demi menopang kinerja pansus. Meski data tersebut tidak jauh berbeda dari data yang dimiliki oleh pansus.
Namun, ia menegaskan tetap mengakomodasi sebagai bahan untuk dijadikan rekomendasi kepada bupati nantinya.
“Kami apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Ini menunjukkan eksekutif dan legislatif punya komitmen sama membantu honorer non-ASN segera mendapat haknya. Kami upayakan secepatnya nanti bisa melahirkan rekomendasi,” tutup politisi Gerindra itu.
Kawal Ratusan Honorer Terkendala
SEMENTARA itu, Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan data honorer yang layak diberikan gaji sebagai tindak lanjut surat dari Menteri PANRB pada 12 Desember 2024 dan Dirjen Keuangan Daerah.
“Apa yang dihasilkan dalam satgas itu tentunya menyiapkan nama-nama yang layak untuk diberikan gaji. Paling tidak Januari dan Februari,” terangnya.
Ada kriteria bagi honorer yang berhak mendapatkan gajinya. Disebutkan, pihaknya mengikuti hasil pendataan non-ASN 2022 sebagai dasarnya.
Seluruh peserta seleksi PPPK tahun 2024, baik tahap I maupun tahap II.
“Karena di situ juga akan menentukan sesuai dengan roh atau isi dari surat Menteri PANRB atau Dirjen Keuangan,” katanya.
Disebutkan ada 125 honorer yang sempat membutuhkan pendalaman. Mereka tidak masuk dalam kriteria atau baru bekerja pasca-keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Selisih jumlah honorer non-database juga akan dicocokkan kembali dengan data di lapangan. Mengingat sempat terjadi selisih data dengan yang dimiliki pansus non-ASN DPRD Jember.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono menjelaskan, pansus telah menyelesaikan proses verifikasi tersebut. Setidaknya sebelum Lebaran.
Disebutkan, dewan mengantongi 250 nama honorer yang harus didalami apakah bisa dicairkan honornya.
Sementara, gaji bagi 13 ribu-an honorer yang sudah sesuai kriteria dipastikan bisa dicairkan dan tidak menunggu mereka yang masih harus didalami.
“Tapi, menunggu rekomendasi Pansus Non-ASN.
Nanti rekomendasinya bagaimana, pansus akan sampaikan ke pihak pemkab,” jelas anggota Pansus Non-ASN itu.
Dia berharap gaji tersebut benar-benar bisa segera dicairkan. Bola ada di tangan DPRD.
Setelah rekomendasi diputuskan, akan segera disahkan dan disampaikan kepada eksekutif. (mau/sil/c2/nur)



