UPDATE Pupuk Subsidi di Jember - Jumlah Kios hingga Distributor Bertambah?

SUMBERSARI, Radar Jember - Program ketahanan pangan masuk dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Keberhasilannya tak lepas dari ketersediaan pupuk. Oleh karena itu, Komisi B DPRD Jember mengingatkan agar seluruh stakeholder ikut mengawal program ketahanan pangan tersebut. Termasuk mengawasi distribusi pupuk subsidi.
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto meminta agar Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPHP) Jember; Dinas Perdagangan; Pupuk Indonesia (PI); hingga distributor pupuk bersubsidi melakukan pengawasan ketat kepada kios-kios yang ada di Jember.
“Terutama terkait standar operasional pengambilan pupuk dan alat pelengkap yang ada di kios,” katanya di akhir rapat dengar pendapat (RDP), kemarin (13/2).
Rapat yang juga dihadiri 16 perwakilan distributor pupuk bersubsidi di Jember itu menekankan masih adanya penyelewengan dalam distribusi pupuk.
Candra menegaskan, pupuk menjadi satu di antara sarana dan produksi (saprodi) pertanian yang mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. “Kami ingatkan, apa pun itu gak boleh tabrak aturan yang ada,” tegasnya.
Dia mempertanyakan adanya kios-kios baru yang disebut tiba-tiba ada. Begitu juga dua distributor baru yang sebelumnya ada 14 distributor pada tahun 2024. Padahal, kata dia, banyak kios bermasalah. Penambahan ini lantas juga dipertanyakan pengawasannya.
Distributor-distributor, tambah dia, membawahi kios-kios di wilayah tertentu. Rupanya, mayoritas distributor gudangnya berada jauh dari kios-kios yang digawangi. Bahkan terpaut beberapa kecamatan. “Salah satu contoh, kantor distributor pupuk subsidi dan gudangnya di Kecamatan Balung, tapi kios yang dinaungi berada di wilayah Kalisat,” ucapnya.
Account Executive PI Jember Slamet Saputra menyampaikan, siapa saja bisa menjadi distributor asalkan memenuhi persyaratan sesuai dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2023. Yakni memiliki izin, kelengkapan administrasi sebagai distributor, serta gudang penyimpanan. “Setelah itu, ada penyaringan dan dicek kelengkapannya oleh manajemen,” terangnya.
Sementara itu, M. Sholeh, salah satu direktur distributor pupuk bersubsidi, menjelaskan, mekanisme pendirian kios memerlukan proses tersendiri. “Punya NIB, toko atau gudang, modal, dan rekomendasi dari kelompok tani dan penyuluh pertanian lapang (PPL),” ucapnya. (sil/c2/dwi)



