Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Balai Desa di Jember Ini Digeruduk, Diduga Ada Penggelapan PBB?

R
Penulis: Radar Digital❯

 


Advertisement

MENYERUKAN: Ratusan massa demonstrasi menggeruduk Kantor Desa Sanenrejo, kemarin (11/2) pagi. Mereka menyuarakan dugaan penggelapan PBB dan AJB.
MENYERUKAN: Ratusan massa demonstrasi menggeruduk Kantor Desa Sanenrejo, kemarin (11/2) pagi. Mereka menyuarakan dugaan penggelapan PBB dan AJB.
 

SANENREJO, Radar Jember – Ratusan warga Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Desa Sanenrejo, kemarin (11/2). Aksi yang berlangsung sejak pagi itu menyuarakan adanya dugaan penggelapan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta akta jual beli (AJB) yang telah dibayar warga selama tahun 2014 sampai 2024.

Kordinator lapangan (korlap) aksi, Prio Julianang, mengatakan, unjuk rasa itu merupakan bentuk kekecewaan warga Desa Sanenrejo yang sudah lelah dengan janji-janji kades untuk menyelesaikan persoalan PBB dan AJB. Padahal, menurutnya, warga selalu taat membayar pajak lewat Pemdes Sanenrejo. "Kami sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan pemerintah desa. Bahkan yang terakhir nihil. Kemudian, kesepakatan bersama 5 November 2024 lalu, kades siap untuk melunasi pajak terutang warga yang diduga digelapkan," paparnya.

Advertisement

Prio mengaku, warga sudah lelah dan muak dengan janji-janji kades. Sehingga unjuk rasa dilakukan karena warga menduga perangkat desa, khususnya kades, telah melakukan penggelapan. "Kami menduga ada penggelapan. Sebab, kalau tidak ada penggelapan, pasti kades bisa menunjukkan bukti-bukti pembayaran pajak itu. Tapi, sampai saat ini tidak ada. Hanya ada bukti pembayaran sekitar tahun 2022–2023," ungkapnya.

Sementara itu, Kades Sanenrejo Sutikno mengakui memang ada keteledoran dan kelemahan dalam hal dokumen administrasi pembayaran pajak. Terkait munculnya pajak terutang yang dianggap digelapkan itu, pihaknya menegaskan sudah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

Dikatakan, sebenarnya catatan yang didapati semua sudah valid. Namun, mungkin karena adanya keteledoran dari pihaknya, sehingga terdapat dokumen yang belum tercantum dan sifatnya menunjang serta bisa dipertanggungjawabkan. "Terkait keluhan yang sudah bayar (PBB, Red), tapi tidak dapat surat. Ya, itulah keteledoran-keteledoran kami. Ke depan akan kami tertibkan administrasi agar nanti menghasilkan yang terbaik," pungkasnya. (dhi/c2/dwi)

Advertisement
Editor : M. Ainul Budi

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer