Banyak Swalayan Berjejaring Tabrak Perda Pemkab Jember Perlu Lakukan Evaluasi Serius

JEMBER, RADARJEMBER - Selain zonasi, jumlah maksimal toko swalayan berjejaring tiap wilayah telah diatur dalam Perda Jember Nomor 9 Tahun 2016. Sebelum perda disahkan, jumlahnya sudah ada ratusan.
Namun, pada perpanjangan izin yang rata-rata dilakukan pada 2021, angkanya tetap tak sesuai yang diatur dalam perda, sehingga tetap banyak.
Dalam Pasal 14 Perda Jember Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan, diterangkan jumlah maksimal swalayan berjejaring.
Di setiap kecamatan paling banyak dua toko. Kecuali tiga kecamatan kota yang meliputi Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang, paling banyak sepuluh toko.
Nyatanya, jumlah swalayan berjejaring di Jember saat ini 230 toko. Padahal, jika dihitung dari jumlah idealnya seharusnya hanya 88 toko swalayan berjejaring.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Jember Wadaatul Mabruroh juga menyampaikan isi perda tersebut dalam hearing bersama Komisi B DPRD Jember pada Senin (3/2) lalu.
Dia menyebut, terakhir mengeluarkan izin swalayan pada 2024 lalu. Sementara, yang berjejaring izinnya keluar sejak sebelum perda lahir. “DPMPTSP berdiri 2017,” terangnya.
Dia menjelaskan, hingga kini belum ada swalayan berjejaring yang mengajukan izin kepada DPMPTSP. “Perda itu kan sudah membatasi jumlah masing-masing gugus berjejaring di Jember. Jadi, memang sampai sekarang belum ada izin masuk kepada kami,” paparnya.
Batasan itu tetap mengacu pada perda. Dikatakan, apabila ada yang mengajukan izin pun pihaknya bakal berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Karena sekarang memang sudah memenuhi, ya, mungkin tidak ada lagi terkait dengan perizinan,” ungkapnya.
Pada data perizinan toko swalayan (lihat grafis), ada beberapa swalayan berjejaring yang izinnya baru keluar pada 2021 dan 2024. Sementara, swalayan berjejaring yang sudah familier di masyarakat, IUTS-nya rata-rata diperpanjang dan terbit pada 2021.
Ihwal masa izin usaha toko swalayan (IUTS), Wada mengatakan, tidak harus mengurus perpanjangan izin. “Tidak ada, di perda (masa berlakunya izin, Red) tidak disebutkan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto menyampaikan, berdasarkan data yang diberikan oleh dinas, ada perpanjangan izin usaha.
Rata-rata, perpanjangan itu diterbitkan pada 2021. Dia tidak yakin bahwa perizinan tersebut memperhatikan zonasi maupun jumlah maksimal swalayan berjejaring.
“Seharusnya jika itu tidak sesuai dengan perda, maka harus ada evaluasi tentang rekomendasi perpanjangan izin usaha,” ucapnya, kemarin (6/2).
Sebelum IUTS dikeluarkan, tambahnya, dinas harus betul-betul melakukan analisis dampak sosial ekonomi di sekitar tempat usaha swalayan berjejaring. Memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan bagi pelaku usaha mikro sejenis dari beroperasinya swalayan itu nantinya.
Anggota Fraksi PDIP itu mengaku baru saja mengetahui bahwa jumlah swalayan berjejaring melebihi yang ditentukan perda pasca-hearing pada Senin lalu. “Aturan (perda, Red) tersebut telah ditabrak, maka itu perlu untuk dievaluasi,” tegasnya.
TENTANG SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN:
- Toko swalayan berjejaring : 230
- Toko swalayan tidak berjejaring : 8
- Pusat perbelanjaan : 4
Jumlah swalayan dan pusat perbelanjaan : 242
SEBAGIAN SEBARAN TOKO SWALAYAN BERJEJARING:
- Kaliwates 36
- Sumbersari: 26
- Patrang: 20
- Rambipuji: 11
- Tanggul: 10
- Ambulu: 8
- Puger: 7
- Kencong: 7
- Balung: 7
Keterangan: Di kecamatan lain juga banyak toko berjejaring.
ATURAN Perda Jember Nomor 9 Tahun 2016:
- Setiap kecamatan maksimal 2 swalayan berjaring, kecuali tiga kecamatan kota (Kaliwates, Patrang, Sumbersari maksimal 10).
- Fakta di lapangan, jumlah toko swalayan berjejaring lebih banyak.
- Jika mengacu pada perda, jumlah swalayan di Jember maksimal hanya ada 88 toko.
Sumber: DPMPTSP dan Komisi B DPRD Jember
(sil/c2/nur)



