
SUMBERSARI, Radar Jember - Dihapuskannya program Jember Pasti Kueren (JPK) seiring penerapan Permendagri masih membuahkan masalah yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebanyak 257 ribu jiwa warga Jember belum pernah terdaftar pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diyakini adalah mayoritas warga prasejahtera. Sementara itu, keinginan Pemkab Jember agar sistem masa tunggu pendaftar peserta baru tak sampai satu bulan nyaris tak ada harapan.
Kemarin (7/1), dewan telah memanggil BPJS Kesehatan Jember dalam rangka mengevaluasi pelayanan kesehatan perihal JKN tersebut. Namun, solusi-solusi yang diberikan dirasa tidak memuaskan dan hampir tidak bisa memecahkan masalah mengenai nasib warga miskin yang tak terdaftar di JKN maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hari ini (8/1), dewan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dan pada hari berikutnya dengan Dinas Sosial (Dinsos) Jember juga Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jember Yessy Novita memaparkan, dari 98 persen warga Jember yang terdaftar di BPJS Kesehatan, sebesar 59 persen yang aktif dan sisanya tidak aktif. “Penonaktifan berdasarkan permintaan dari pemda,” terangnya saat RDP.
Lebih lanjut, dia menjabarkan, yang terdaftar dalam PBI JK yang ditanggung APBN sekitar 800 ribu jiwa dan PBPU yang ditanggung APBD Jember sebanyak 313.000 jiwa.
Sementara, ada sejumlah 257 ribu jiwa yang non-JKN alias sama sekali belum terdaftar di BPJS Kesehatan.
Poin masalah ini yang menurutnya tidak bisa mengutak-atik sistem BPJS secara nasional mengenai masa tunggu hingga satu bulan sejak pendaftaran kepesertaan.
“Bukan kewenangan saya. Itu sudah sifatnya kebijakan nasional. Bukan kewenangan saya,” ungkapnya.
Yessy menawarkan solusi jangka pendek untuk peserta yang nonaktif. Dengan mengaktifkan kembali kepesertaannya melalui pembayaran tunggakan iuran maksimal selama 24 bulan.
Solusi jangka panjang diberikan untuk masyarakat prasejahtera yang tidak menjadi peserta JKN dengan pemkab mendaftarkan sekaligus membayarkan iurannya.
“Nah, ini kan kembali lagi ke kemampuan fiskal dari pemda. Jadi, harus tahapan di tahun 2025 ini, ada penambahan dari 257 ribu didaftarkan nanti di 2026,” ulasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris mengungkapkan keyakinannya bahwa sejumlah 257 ribu jiwa yang belum menjadi peserta JKN mayoritas adalah warga miskin.
Sebanyak ratusan ribu jiwa itulah yang menjadi tugas rumah untuk segera dirampungkan agar tidak ada warga yang sakit lantas tidak mendapatkan pelayanan kesehatan lantaran tak memiliki biaya.
Dikatakan, BPJS Kesehatan dan Pemkab Jember harus memiliki trik agar seluruh masyarakat Jember bisa terkaver JKN. Mayoritas warga prasejahtera dari 257 ribu yang bukan peserta JKN tersebut sangat dimungkinkan belum masuk dalam DTKS.
Dia meminta mereka agar langsung mendatangi Dinsos untuk melapor sebelum sakit.
“Segera laporan ke Dinas Sosial untuk bisa dikaver, selain yang dinonaktifkan,” paparnya.
Kunci pemutakhiran data yang valid, kata dia, adalah di tingkat RT dan RW. Kerja sama dengan pemerintah desa harus dijalankan sesuai koridornya.
Dia menilai, selama ini ada banyak warga mampu yang masuk DTKS dan menjadi peserta JKN PBPU maupun PBI JK lantaran kedekatannya dengan ketua RT atau RW setempat.
“Mayoritas sekarang sudah diklaim RT RW itu mesti nggoleki sing dulure dewe (mencari yang saudaranya sendiri, Red),” ungkapnya.
Dia berencana akan terbang ke Jakarta untuk mengurai perbedaan DTKS di tingkat bawah dengan yang ada di pemerintah pusat. Sebab, menurutnya, data yang ada di tingkat desa sudah ada perubahan. Namun, di tingkat paling atas belum berubah.
Pihaknya juga memanggil Dinkes untuk menanyakan solusi bagi warga miskin yang belum terdaftar JKN.
Dengan catatan dewan tidak ingin solusi yang diberikan akhirnya adalah mereka harus menjadi peserta JKN mandiri.
Termasuk agenda memanggil Dinsos agar ada pemilihan warga miskin dan mampu dari data 257 ribu jiwa yang tidak pernah menjadi peserta JKN. (sil/c2/nur)



