Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tiga RSD di Jember Kompak Menyetop Program JPK, Begini Alasannya

R
Penulis: Radar Digital❯
MAULANA/RADAR JEMBER "Kami ada dua orang dokter spesialis jiwa. Jadi, pemeriksaan kejiwaan itu memang sudah ada dan tersedia." HENDRO SOELISTIJONO Kepala Dinas Kesehatan Jember   Layanan Caleg Stres M
MAULANA/RADAR JEMBER "Kami ada dua orang dokter spesialis jiwa. Jadi, pemeriksaan kejiwaan itu memang sudah ada dan tersedia." HENDRO SOELISTIJONO Kepala Dinas Kesehatan Jember Layanan Caleg Stres M

SUMBERSARI, Radar Jember - Tiga rumah sakit daerah (RSD) milik Pemkab Jember, memberikan kabar yang kurang membahagiakan untuk warga Jember.


Advertisement

Mereka mengumumkan, per 31 Desember 2024, menghentikan layanan berobat gratis Jember Pasti Keren (JPK).

Maklumat itu dikabarkan juga diikuti oleh 51 Puskesmas milik pemda.

Sebagai gantinya, rumah sakit dan puskesmas pelat merah milik pemda ini kembali ke setelan awal yakni hanya melayani pasien BPJS, Umum, dan asuransi, dengan segala alur birokrasinya yang mesti dilalui.

Advertisement

Berbeda dengan JPK yang hanya cukup bermodalkan KTP.

Rencana ini sebelumnya telah disinggung saat Dinas Kesehatan Jember, bersama Direksi dari tiga RSD di Jember, bertemu Banggar DPRD.

Saat itu, mereka mengeluhkan perihal tanggungan pembiayaan JPK yang terakumulasi sekitar Rp 160 miliar sepanjang tahun 2023 dan 2024. 

Advertisement

"Perlu edukasi kepada masyarakat secara terus menerus, jadi jalan satu-satunya pemerintah akan mendorong keaktifan BPJS bisa lebih dari 80 persen," kata Hendro Soelistijono, (25/12). 

Penghentian layanan JPK ini juga menyusul perintah dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022, dan Peraturan mendagri (Permendagri) No. 15 Tahun 2024, dan Keputusan Gubernur Jatim No. 100 Tahun 2024, yang melarang pemerintah daerah menggunakan sebagian atau keseluruhan skema jaminan kesehatan yang ganda, agar tidak double.

Meski JPK sudah familiar dan telah membiayai ratusan ribu lebih warga Jember miskin bisa berobat gratis, namun tahun depan JPK dipastikan sudah dihapus.

Meski begitu, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan beserta RSD dan puskesmas, diminta untuk tidak menurunkan performa layanan kesehatan.

Khususnya bagi masyarakat miskin yang seringkali kesulitan mengakses pengobatan.

“Ini serba dilematis, di satu sisi JPK ini manfaatnya luar biasa, dirasakan betul oleh warga miskin di Jember, di sisi lain regulasi tidak mengizinkan," kata Edy Cahyo Purnomo, anggota Banggar DPRD Jember, saat rapat itu

"Namun kami minta, jangan sampai ada warga miskin dilarang sakit, kualitas pelayanan tetap harus dijaga,” serunya. (mau)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Pasar Tanjung tidak hanya sekadar direvitalisasi fisiknya, tetapi diangkat kelasnya agar memiliki standar kenyamanan layaknya pusat perbelanjaan modern. Kendati demikian, karakteristik historis bangunan tetap dijaga ke

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Lembaga ulama ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi segelintir pelaku usaha tidak boleh memakan tumbal keselamatan publik.

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Ia meyakinkan Pemkab Jember bertekad merumuskan titik tengah agar kepentingan kedua kubu dapat terakomodasi dengan baik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer