Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPPK Paruh Waktu Dipastikan Dapat NIP, Ini Komentar BKPSDM Jember

R
Penulis: Radar Digital❯

 

“Karena di Jember sebenarnya kekurangan tenaga banyak, mencapai ribuan."  SUKOWINARNO  Kepala BKPSDM Jember
“Karena di Jember sebenarnya kekurangan tenaga banyak, mencapai ribuan." SUKOWINARNO Kepala BKPSDM Jember

Besaran Gaji Disesuaikan Kemampuan Keuangan Pemkab


Advertisement

KALIWATES, Radar Jember – Sebagian besar tenaga honorer di Pemkab Jember bakal menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Walau begitu, mereka tetap mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), sehingga tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Diketahui bersama, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jember cukup besar, yaitu sekitar 11 ribu. Jumlah tersebut ternyata tidak bisa terkaver semua untuk menjadi PPPK. Sebab, kuota atau formasi pada PPPK Pemkab Jember tahun ini hanya sekitar 2 ribu.

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non-ASN pada 12 Desember 2024 lalu, dijelaskan, apabila jumlah pegawai non-ASN yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pegawai non-ASN atau honorer dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Sehingga anggaran PPPK paruh waktu tersebut tetap disediakan, tapi penganggarannya di luar belanja pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengatakan, gaji PPPK paruh waktu dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan kebijakan itu, Sukowinarno menilai Pemkab Jember mampu melaksanakannya. Sebab, selama ini hal itu sudah berjalan, dengan belasan ribu tenaga honorer mendapat gaji dari anggaran daerah. “Kalau mampunya Rp 2 juta, ya, Rp 2 juta. Sehingga, bagi Pemkab Jember insyaallah mampu,” tegasnya.

Advertisement

Diketahui ada 11 ribu tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jember. Dari jumlah itu, 6 ribu lebih di antaranya sudah melakukan seleksi kompetensi PPPK tahap pertama. Kemudian, sisanya diperkirakan akan mengikuti seleksi tahap dua. Sementara, jumlah formasi PPPK yang disiapkan pada tahun ini hanya sebanyak 2 ribu formasi.

Selain itu, Sukowinarno juga menyebut, PPPK paruh waktu juga akan mendapatkan NIP. Sehingga, membuat mereka akan tercatat secara resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu juga membuka peluang mendapatkan gaji sesuai standar gaji pemerintah, apabila kemampuan keuangan mencukupi. Serta kesempatan untuk mendapatkan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu. “Mereka (tenaga honorer Pemkab Jember, Red) sudah punya kepastian, sebagai ASN PPPK paruh waktu,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer