
Besaran Gaji Disesuaikan Kemampuan Keuangan Pemkab
KALIWATES, Radar Jember – Sebagian besar tenaga honorer di Pemkab Jember bakal menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Walau begitu, mereka tetap mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), sehingga tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Diketahui bersama, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jember cukup besar, yaitu sekitar 11 ribu. Jumlah tersebut ternyata tidak bisa terkaver semua untuk menjadi PPPK. Sebab, kuota atau formasi pada PPPK Pemkab Jember tahun ini hanya sekitar 2 ribu.
Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non-ASN pada 12 Desember 2024 lalu, dijelaskan, apabila jumlah pegawai non-ASN yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pegawai non-ASN atau honorer dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Sehingga anggaran PPPK paruh waktu tersebut tetap disediakan, tapi penganggarannya di luar belanja pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengatakan, gaji PPPK paruh waktu dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan kebijakan itu, Sukowinarno menilai Pemkab Jember mampu melaksanakannya. Sebab, selama ini hal itu sudah berjalan, dengan belasan ribu tenaga honorer mendapat gaji dari anggaran daerah. “Kalau mampunya Rp 2 juta, ya, Rp 2 juta. Sehingga, bagi Pemkab Jember insyaallah mampu,” tegasnya.
Diketahui ada 11 ribu tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jember. Dari jumlah itu, 6 ribu lebih di antaranya sudah melakukan seleksi kompetensi PPPK tahap pertama. Kemudian, sisanya diperkirakan akan mengikuti seleksi tahap dua. Sementara, jumlah formasi PPPK yang disiapkan pada tahun ini hanya sebanyak 2 ribu formasi.
Selain itu, Sukowinarno juga menyebut, PPPK paruh waktu juga akan mendapatkan NIP. Sehingga, membuat mereka akan tercatat secara resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu juga membuka peluang mendapatkan gaji sesuai standar gaji pemerintah, apabila kemampuan keuangan mencukupi. Serta kesempatan untuk mendapatkan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu. “Mereka (tenaga honorer Pemkab Jember, Red) sudah punya kepastian, sebagai ASN PPPK paruh waktu,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)



