
HINGGA saat ini, fenomena truk over dimension and overload (odol) di Jember masih bisa dikatakan belum usai.
Bak sinetron yang ada di televisi, episode per episode kejadian meresahkan yang disebabkan truk odol selalu muncul di tengah masyarakat.
Terbaru, permasalahan yang diduga bersumber dari truk odol muncul di ruas jalan provinsi Kecamatan Rambipuji sampai Kecamatan Puger.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya mengungkapkan, pengawasan truk odol di jalan provinsi memang harus dilakukan oleh provinsi.
Dalam hal itu, Dishub Jember tak punya wewenang untuk menindak.
"Ranah kami di jalan provinsi tidak ada. Cuman, kami bisa sampaikan, urusan realisasi itu provinsi," ujarnya, Jumat (13/12).
Bahkan, kewenangan Dishub untuk menindak kendaraan odol langsung di jalan pun tidak ada. "Batasan Dishub menindak truk odol hanya sebatas di terminal maupun di dalam timbangan. Di luar itu, yang bisa hanya pihak polisi. Dengan kolaborasi bersama Dishub provinsi ataupun kabupaten," ujarnya.
Sebelumnya, Agus menyampaikan kejadian di jalan provinsi Kecamatan Rambipuji sampai Puger sudah disampaikan kepada Dishub maupun Dinas Bina Marga Provinsi.
"Waktu rapat dengan provinsi saya sudah sampaikan semua persoalan di jalan provinsi Kecamatan Rambipuji dan Puger," imbuhnya.
Menurutnya, truk odol itu sulit untuk ditindak jika tidak disertai kesadaran pengemudi atau pengusaha yang bertanggung jawab. Sebab, penindakan di setiap jenis jalan terikat dengan regulasi yang ditetapkan.
Setiap jenis jalan berbeda. Apalagi di Jember tidak ada jembatan timbang yang difungsikan untuk menimbang kendaraan muatan.
Pengawasan kendaraan muatan hanya dilakukan di Jembatan Timbang Klakah dari arah barat dan Jembatan Timbang Kalibaru dari arah timur. Artinya, kendaraan muatan lokal tidak terawasi.
Lebih lanjut, Agus menyebutkan, kerusakan jalan yang ada di ruas jalan provinsi itu tak hanya karena truk odol.
Namun, air hujan yang pada saat itu mengguyur dengan intensitas tinggi jadi pengaruh yang tak boleh dilewatkan.
"Peran air sangat besar dalam terjadinya kerusakan jalan. Lalu kedua, muatan kendaraan, dan terakhir konstruksi jalan," terangnya.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan (P3-LLAJ) Jember Teguh Budi Hartono belum bisa dikonfirmasi. Bahkan saat dihubungi melalui sambungan telepon atau chat Whatsapp juga tidak ada respons. (qal/c2/nur)



