Sikapi Honorarium Guru Ngaji Tahun Depan, Begini Komentar Ketua DPC PKB Jember

SUMBERSARI, Radar Jember - Kabar bahagia baru saja menghampiri para guru ngaji muslim dan guru kitab nonmuslim, modin nikah, hingga marbot. Seperti diketahui, proses pencairan honorarium dilakukan secara bertahap, sejak 11 Desember 2024 sampai selesai.
Pada hari kedua pencairan, Kamis (12/12), Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan sudah mencairkan honorarium guru ngaji dan modin sebesar Rp 1,5 juta dan marbot Rp 300 ribu. Nah, pada kesempatan itu Bupati Hendy memprogramkan akan menaikkan nominal insentif itu menjadi Rp 2,5 juta, untuk realisasi anggaran tahun 2025.
Namun, muncul berbagai reaksi yang mempertanyakan perihal rencana honorarium tahun 2025 tersebut. Salah satunya datang dari Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi. “Kami menghargai dan mengapresiasi insentif ini akhirnya dicairkan oleh pemerintah. Sejak awal, PKB konsisten memperjuangkan soal ini. Tapi, begitu dengar rencana tahun depan naik menjadi Rp 2,5 juta, kami kaget, ini dasarnya apa?” katanya, kemarin (13/12).
Ayub mengaku sempat membuka-buka dokumen rencana kerja anggaran (RKA) APBD Jember Tahun 2025. Diketahui, insentif guru ngaji tahun 2025 teralokasikan Rp 33 miliar, menyasar sekitar 22 ribu orang, dengan besaran Rp 1,5 juta per orang.
Ayub menilai, kendati pemerintah daerah merencanakan menaikkan nominal honor itu menjadi Rp 2,5 juta per orang, hal itu masih memungkinkan melalui Perubahan APBD 2025.
Namun, itu pun hanya dapat dilakukan antara Juli–Agustus. Sementara, jabatan Bupati Hendy periodenya sudah habis dan digantikan oleh bupati baru pada Februari 2025. Kewenangan pun menjadi domain bupati baru.
"Ini sensitif, kalau sekarang Rp 1,5 juta terus tahun depan disampaikan akan naik menjadi Rp 2,5 juta, bisa geger para guru ngaji dan beranggapan dikorupsi lah. Makanya, perlu diluruskan," urai mantan anggota DPRD Jember itu.
Kendati begitu, Ayub mengaku tidak ingin mengkambinghitamkan siapa pun ataupun berprasangka berlebihan kepada pemerintah. Ia hanya menyarankan agar pemerintah daerah menyampaikan kondisi sebenarnya.
Supaya tidak sampai memicu kegaduhan di ruang publik. Utamanya di kalangan guru ngaji.
“Sebenarnya Rp 1,5 juta ini kecil dibandingkan perjuangan guru ngaji. Meski mereka tidak mengharapkan ada insentif, paling tidak ada penghargaan dari pemerintah atas dedikasi mereka. Berapa pun itu, guru ngaji pasti ikhlas. Dan, tanpa insentif pun, guru ngaji tetap jalan, kok,” imbuh Wakil Ketua PCNU Jember itu.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsih Khoris membantah pernyataan Bupati Hendy yang akan menaikkan honor guru ngaji pada tahun 2025 menjadi Rp 2,5 juta. Dikatakan, APBD Tahun 2025 sudah mengalokasikan sebesar Rp 1,5 juta. “Honor guru ngaji tetap, dan itu sudah sesuai dengan APBD 2025,” ucapnya.
Perihal rencana pencairan insentif untuk tahun 2025 itu, Khoris mengaku sudah membahasnya bersama Bagian Kesra Pemkab Jember, yang menjadi mitra Komisi D. Serta sudah penyelarasan di internal Banggar DPRD Jember dengan TAPD Pemda.
“Jadi, kami masih mengacu pada anggaran Rp 33 miliar, untuk 22 ribu penerima. Dan, kalau ada perubahan nominal dan penambahan honor guru ngaji, maka akan dibahas di Perubahan APBD 2025, oleh bupati terpilih, bukan Bupati Hendy,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Hendy bersama Wabup Gus Firjaun menyerahkan secara simbolis bantuan insentif sebesar Rp 1,5 juta kepada untuk 17.579 orang guru ngaji muslim, 157 guru kitab nonmuslim, dan 286 modin nikah di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (12/12).
Pada saat bersamaan, Bupati Hendy juga menyampaikan rencana kenaikan nominal insentif untuk guru ngaji pada tahun 2025 sebesar Rp 2,5 juta per orang. Langkah itu dinilai sebagai bentuk komitmennya untuk membantu dan menunaikan hak-hak untuk para guru ngaji.
“Kalau Rp 1,5 juta di bawah UMR. Tapi, kalau Rp 2,5 juta memang senilai itu UMR kita. Nilai itu (Rp 2,5 juta, Red) tidak sepadan sebenarnya kalau ngomong honor, dibagi per bulannya. Ini bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan iman dan takwa anak-anak kita," jelasnya. (mau/c2/nur)



