
SUMBERSARI, Radar Jember - Menjelang penghujung tahun 2024, ketetapan mengenai nominal upah minimum kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2025 mendatang, sejauh ini belum diputuskan. Dewan pengupahan kabupaten (Depekab) Jember, sejauh ini dikabarkan masih melakukan pembahasan mengenai besaran kenaikannya.
Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember, Taufik Rahman, menyebut rencana kenaikan upah minimum secara nasional tahun 2025, yang diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebesar 6,5 persen, masih dirasa kurang adil. Mengingat, para PNS dan guru, gajinya disebut dia sudah naik 100 persen.
“Kami lega rencana 6,5 persen ini, cuman masih belum adil. Gaji PNS dan guru itu naik 100 persen, kenapa untuk pekerja hanya 6,5 persen? Harusnya minimal 10 persen. Karena mau bagaimanapun di kehidupan nyata, tidak ada perbedaan harga untuk PNS, guru, pekerja, dan sebagainya, ketika kita ke pasar, pasti kita membeli dengan harga yang sama,” ketusnya, rabu (11/12).
Taufik menilai, dengan kondisi UMK yang belum naik hari ini saja, harga-harga barang kebutuhan pokok sudah naik. Pun ketika UMK diberlakukan, harga-harga itu diyakini akan naik lagi. Ia mengkhawatirkan kenaikan 6,5 persen ini tidak berarti apa-apa, bagi pekerja, buruh dan keluarganya. “Bisa terjadi inflasi yang tinggi. Tapi seandainya 10 persen itu, mungkin beban kami sebagai pekerja akan lebih ringan, meski kami tahu bahwa pengusaha akan keberatan,” imbuh dia.
Taufik mengharapkan dalam pembahasan nominal UMK 2025 oleh Depekab Jember nantinya, hal yang paling penting menurutnya yakni upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi. Ia juga meminta bansos-bansos yang biasa dibagikan oleh pemerintah, juga bisa menyasar pekerja dan keluarganya. Karena selama, lanjut dia, banyak pekerja tidak tersentuh bansos lantaran dianggap sudah karyawan, meski secara gaji masih jauh di bawah UMK.
“Sederhanya, kami mengharapkan kenaikan 6,5 persen, pemerintah bisa menekan laju inflasi, atau tidak tidak diikuti dengan kenaikan inflasi yang sangat tinggi, sehingga kenaikan yang tidak seberapa ini bisa membantu pekerja dan keluarganya memperbaiki taraf hidupnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan jamsostek Disnaker Kabupaten Jember, Habib Salim, menyebut bahwa Depekab Jember sempat bertemu untuk pemaparan awal terkait rencana UMK tahun 2025, belum lama ini. Namun pembahasan tertunda karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang baru.
Kini, Permenaker No. 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025 telah turun, sehingga Depekab dapat melanjutkan pembahasan pengusulan UMK 2025. “Pembahasan UMK 2025 oleh Depekab direncanakan besok (Hari ini, Kamis, 12/12,Red),” kata Habib, dikonfirmasi (11/12).
Untuk diketahui, UMK Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar Rp 2.665.392,00. Jika kenaikan hanya 6,5 persen, itu setara bertambah sebesar Rp 173.250,32. Maka diprediksi UMK Jember 2025 akan jatuh sebesar Rp 2.838.642,32. Nominal itu cukup membahagiakan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023 lalu hanya sebesar Rp 2.555.662,91. Pernah tiga tahun berturut-turut UMK Jember stagnan di tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, dengan nominal yang istiqamah. Yakni Rp 2,355.662. (mau)



