Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Korban Pemerkosaan Berhak Akses Aborsi Aman, KENAPA?

R
Penulis: Radar Digital❯

SAMPAIKAN PESAN: Mifta Sonia, anggota AJI Jember, menjadi moderator dalam diskusi publik kolaborasi dengan Tanoker Ledokombo, Rabu (4/12).
SAMPAIKAN PESAN: Mifta Sonia, anggota AJI Jember, menjadi moderator dalam diskusi publik kolaborasi dengan Tanoker Ledokombo, Rabu (4/12).

LEDOKOMBO, Radar Jember - Kesehatan seksual (KS) hingga kehamilan tidak diinginkan (KTD) masih menjadi hal yang tak banyak dibicarakan, termasuk oleh media. Banyak aktivis yang mulai menyuarakannya bersamaan dengan mengampanyekan aborsi aman. Khususnya untuk perempuan korban pemerkosaan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember menggandeng Tanoker Ledokombo untuk turut menerapkannya dalam diskusi publik.


Advertisement

Anggota Divisi Gender, Anak, dan Kelompok Marginal, Mifta Sonia, mengatakan, kesadaran pada isu-isu kesehatan seksual dan reproduksi terutama mengenai KTD dan aborsi aman harus mulai digaungkan lebih keras lagi. Menurutnya, aborsi aman adalah hak perempuan pada situasi KTD, terutama korban kekerasan seksual. “Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi opini publik dan pemangku kepentingan. Khususnya dalam mempromosikan hak-hak kesehatan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik,” terangnya saat agenda diskusi di salah satu kafe di Kelurahan/Kecamatan Sumbersari, Rabu (4/12).

Dikatakan, dalam diskusi yang mengangkat tema tersebut, sejumlah aktivis dan jurnalis membuka banyak perspektif. Akses layanan kesehatan untuk aborsi aman hingga hukumnya di Indonesia. Sebagai jurnalis, kata dia, juga perlu memberikan ruang yang setara bagi keputusan para perempuan mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksinya (HKSR).

Mifta mengatakan, isu tersebut masih dianggap tabu di tengah masyarakat. Media massa pun jarang ada yang tertarik. Padahal, itu adalah isu penting untuk diulas dan terus disuarakan. Terlebih kekerasan seksual semakin marak terjadi dan lebih banyak merugikan perempuan. “Selain kurangnya minat, media sering kali kurang memiliki motivasi, keterampilan, dan kapasitas untuk memahami, menafsirkan, dan melaporkan temuan penelitian tentang kesehatan. Termasuk permasalahan HKSR dan KBGS secara akurat,” papar perempuan berdarah Situbondo itu.

Advertisement

Sementara itu, Founder Tanoker Ledokombo Farha Ciciek menuturkan, langkah AJI Jember menggagas diskusi yang bisa dikatakan tak banyak dibicarakan perlu disuarakan banyak pihak juga. Jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai lembaga lainnya termasuk pemerintah daerah. "Kondisi negara sedang nano-nano, di mana masih banyak sekali kekerasan seksual perempuan," katanya.

Menurutnya, perempuan korban kekerasan seksual nasibnya sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah mengalami kekerasan masih dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya. Belum lagi ketika korban hamil.

"Jadi, sudah jatuh di rumah, tertimpa genting, tembok, dan semacamnya. Sehingga diskusi seperti ini penting dilakukan, sebagai gerakan ini sangat penting dilakukan. Isu kesehatan seksual dan reproduksi masih menjadi perbincangan tabu di masyarakat. Hal itu akibat pengaruh budaya dan doktrin agama,” papar Ciciek. (sil/c2/dwi)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer