Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TERBARU - Soal Insentif Guru Ngaji di Jember, Begini Kelanjutannya

R
Penulis: Radar Digital❯
SAMPAIKAN PANDANGAN: Suasana rapat Pansus Pilkada bersama sejumlah OPD di ruang Banmus DPRD Jember, Kamis siang (7/11).
SAMPAIKAN PANDANGAN: Suasana rapat Pansus Pilkada bersama sejumlah OPD di ruang Banmus DPRD Jember, Kamis siang (7/11).

SUMBERSARI, Radar Jember – Pencairan insentif guru ngaji yang tersendat dibahas di Pansus Pilkada dengan sejumlah OPD, di Ruang Banmus DPRD Jember, Kamis (7/11). Hasilnya, insentif itu dipastikan cair tahun ini dan disebut akan cair awal Desember 2024.


Advertisement

Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah melalui Sekda Hadi Sasmito sempat mengambil kebijakan menunda pencairan insentif guru mengaji dan berencana merealisasikannya setelah pilkada. Alasan penundaan disebutkan ada sejumlah regulasi yang meminta agar tidak ada pencairan bansos ketika mendekati masa pencoblosan.

Hal ini pun dipertanyakan, kemarin, oleh Candra Ary Fianto, anggota Pansus Pilkada. "Kami ingin meminta kejelasannya, kalau ada surat dari KPK atau SE Kemendagri, tunjukkan yang mana," katanya kepada peserta rapat yang saat itu dihadiri Inspektorat, Dinkes, Dispendik, Dinsos, DP3AKB, dan beberapa lainnya.

Candra menilai, persoalan insentif guru mengaji belakangan ini menjadi polemik yang terus-terusan digoreng lantaran ada kebijakan penundaan yang diyakininya berbau politis. Ia juga mengaku tidak menemukan urgensi apa yang mendasari penundaan bantuan tersebut.
Ihwal pencairan bansos sudah ada yurisprudensinya, yakni saat Pileg dan Pilpres 2024 lalu, pencairan bansos tetap berlanjut. Meski sempat ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan itu ditolak karena MK beralasan bansos sudah dialokasikan pada tahun sebelumnya.

Advertisement

"Yurisprudensi saat pileg kemarin ada, ketika itu sudah dianggarkan, itu diperbolehkan (dicairkan, Red). Jadi, kami ingin tahu, mohon maaf masyarakat sudah menunggu bansos tersebut, menunggu proses pencairan bansos guru ngaji. Prinsipnya sama, agar masyarakat bisa tahu, terang benderang," katanya.

Kepala Inspektorat Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo merespons mengenai regulasi yang terkait dengan bansos/honor untuk guru ngaji tersebut. Ia menyebut, sebenarnya tidak ada pelarangan dalam pencairan bansos maupun insentif di tahun politik seperti pilkada kali ini.

Kendati ada, kata Ratno, itu pun sifatnya hanya imbauan.

Advertisement

"Sifatnya bukan dilarang, tapi imbauan. Di beberapa daerah, ada yang melaksanakan (pencairan, Red) melihat urgensi permasalahan di masyarakat, ada yang memang mengikuti arahan," kata Ratno dalam rapat pansus tersebut.

Lebih lanjut, ada dasar hukum secara tertulis yang disampaikan KPK RI, melalui Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024 terkait pencegahan korupsi terhadap perencanaan APBD Tahun 2025 dan PAPBD Tahun 2024, lalu melalui Program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang diampu oleh inspektorat, menitikberatkan pengawasan terhadap anggaran hibah dan bansos pada tahun 2024.

"Tetapi apakah di dua regulasi itu melarang pencairan hibah dan bansos? Tidak ada," bebernya.

Namun demikian, Ratno mengaku sempat mengutip paparan dari Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, saat rakornas dan peluncuran MCP 2024, di Jakarta, Maret 2024 lalu, yang secara lisan meminta Kemendagri agar mengeluarkan regulasi yang berisi penundaan pencairan bansos, dua atau tiga bulan sebelum pencoblosan.

"Hal itu disampaikan (Alexander Marwata, Red) berulang-ulang, secara lisan. Selama ini kami berinteraksi dengan KPK, saran itu harus kami laksanakan. Kalau ndak, pasti akan ditanyakan. Karena sifatnya KPK murni untuk pencegahan korupsi, walaupun tidak disampaikan secara tertulis, itu menjadi bagian yang kemudian kami tindak lanjuti," katanya.

Ratno juga menegaskan, meski tidak ada larangannya dan hanya berisi imbauan, namun hal itu kembali kepada masing-masing OPD yang membidangi urusan penyaluran bantuan dengan memperhatikan urgensi program.

Baik bansos, insentif, maupun honor. "Sekali lagi, sifatnya bukan ada pelarangan, tetapi imbauan. Maka, yang punya tanggung jawab untuk menilai, memilih, dan melakukan kajian apakah bisa dilaksanakan (pencairan, Red) sebelum pilkada, itu masing-masing OPD yang membidangi program/kegiatan," jelas Ratno.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember Bagus Hendrawan mengungkapkan, tahapan pencairan insentif guru mengaji itu sebenarnya masih berproses. Ini karena ada peralihan dari rekening BRI ke rekening Bank Jatim, sehingga memakan waktu. Cukup panjang lebar Bagus mengutarakan peralihan rekening bank tersebut.

Namun demikian, terkait pencairan, masih tahap verifikasi dan validasi. Ia juga memastikan sebagaimana timeline, pencairan itu dijadwalkan pada awal Desember 2024.

"Sampai detik ini kami masih melakukan verifikasi, validasi, dan belum tuntas. Tidak ada unsur pilkada, kami mengikuti arahan dari BPK dan BPKP sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi, karena keterbatasan kami di Kesra, sesuai timeline (honor guru ngaji, Red) akan kami cairkan pada awal Desember 2024 ini," beber Sekcam Sukorambi itu.

Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyebut bahwa polemik pencairan insentif guru mengaji itu sebenarnya sudah ada timeline.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pembatalan pencairan, hanya bersifat penundaan sebagai bentuk kehati-hatian.

"Memang sifatnya imbauan, tapi juga dipertegas melalui PKPU 2/2024, di beberapa daerah bukan tidak mencairkan. Namun, menunda setelah pilkada, itu kata kuncinya. Jadi, menunda setelah pilkada. Itu artinya masih ada waktu dan itu mungkin sebagai dasar dan bentuk kehati-hatian," imbuh legislator Gerindra itu. (mau/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer