
KALIWATES, Radar Jember - Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah daerah menggelar tes urine untuk memastikan tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut membuat Pemkab Jember mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan tes serupa. Meski secara teknis masih akan dilakukan pembahasan.
Diketahui, pada 2016 lalu Pemkab Jember sempat melakukan tes urine terhadap ratusan ASN. Hasil dari tes tersebut, sejumlah orang diduga positif menggunakan obat terlarang. Hal itu tentu menjadi perhatian bersama, karena penyalahgunaan tidak hanya menyasar generasi muda, siswa, hingga masyarakat umum. Pegawai pemerintah juga tidak tertutup kemungkinan menjadi sasaran penyalahgunaan barang haram itu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno menyampaikan, pada 2016 lalu memang sudah dilakukan tes urine. Ada ratusan orang yang mengikuti kegiatan tersebut secara bertahap. Tujuannya untuk memastikan tidak ada ASN yang terjerat narkoba.
Meski demikian, dia mengatakan, berdasarkan perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dinilai semakin marak, tes serupa dianggap perlu untuk dilakukan kembali di lingkungan Pemkab Jember. “Tampaknya perlu dilakukan lagi. Mengingat keadaan di masyarakat pada tahun 2024 ini cenderung marak (penyalahgunaan narkoba, Red),” katanya.
Dengan pertimbangan tersebut, Sukowinarno menilai masih perlu dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah serta pihak terkait lainnya. Untuk membahas tes urine yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu mendatang. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan bagaimana teknis serta waktu pelaksanaannya. “Kami perlu melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait, untuk melaksanakan tes urine ASN Pemkab Jember,” tegasnya.
Menjadi pengguna dan pengedar narkoba merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang bisa didapatkan oleh ASN yang kedapatan positif narkoba di antaranya penurunan pangkat hingga pemecatan. (ham/c2/nur)



