Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pjs Bupati Jember Digugat, ADA APA?

R
Penulis: Radar Digital❯

 

“Saya tegaskan seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, ataupun masyarakat, punya kewajiban untuk menjaga kondusivitas pilkada.” IMAM HIDAYAT Pjs Bupati Jember
“Saya tegaskan seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, ataupun masyarakat, punya kewajiban untuk menjaga kondusivitas pilkada.” IMAM HIDAYAT Pjs Bupati Jember

KEPATIHAN, Radar Jember – Kabar santer adanya dugaan delapan pejabat dimutasi di lingkungan Pemkab Jember, sepertinya tak sekadar kabar burung. Setelah beredar di media sosial dan sempat dibantah oleh Pjs Bupati Jember Imam Hidayat, belakangan pria ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya.


Advertisement

Gugatan itu dilayangkan Plt Camat Ambulu Hafid Iswahyudi, Selasa (29/10) lalu. Gugatan dilakukan karena Pjs Bupati Imam telah menerbitkan surat berisi penggantian Hafid dari jabatan Plt Camat Ambulu dan menunjuk Camat Tempurejo Prihan Jadid sebagai Plt Camat Ambulu yang baru. Surat itu berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2024.

Pergantian atau mutasi jabatan itu berdasar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821 Tahun 2024 tertanggal 10 Oktober. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang menyatakan Hafid sebagai Plt Camat Ambulu tidak berlaku.

Kemarin (30/10), ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, Hafid mengaku, walaupun surat penunjukan Prihan Jadid sebagai Plt Camat Ambulu berlaku tanggal 15 Oktober, Hafid baru mengetahui surat penunjukan itu saat ada panggilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Senin (28/10). “Pada saat itu saya baru diberi tahu bahwa saya tidak lagi sebagai Plt Camat Ambulu dan kembali sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kencong. Ini saja sudah janggal,” terangnya.

Advertisement

Dalam surat penunjukan itu, Hafid menemukan kejanggalan yang membuat dirinya harus menggugat Pjs Bupati Imam ke PTUN Surabaya. Pertama, surat tersebut tertandatangani atas nama Bupati Jember. Bukan Pjs Bupati Jember. Padahal, posisi Imam Hidayat sebagai Pjs Bupati Jember.

Kemudian, surat perintah pelaksana tugas itu berdasarkan salah satunya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 29 Maret 2024 tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. SE itu menjelaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Plt tanpa melalui persetujuan Mendagri. Namun, dalam kasus ini, Plt Camat Ambulu sudah ada dan diberi tugas oleh Bupati Jember definitif, yakni Bupati Hendy Siswanto, sebelum cuti kampanye. “Pjs bupati ini menganulir bahwa menyatakan surat tugas saya dari bupati definitif (Hendy Siswanto, Red)  tidak berlaku. Apa bisa Pjs membatalkan surat yang dikeluarkan oleh bupati definitif? Saya anggap surat perintah itu cacat hukum,” bebernya.

Dari kejanggalan-kejanggalan itu, akhirnya Hafid mendaftarkan gugatan ke PTUN. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan tersebut sudah memenuhi unsur formil dan materiil. Sehingga gugatan tersebut langsung mendapat jadwal sidang, yaitu pada tanggal 5 November 2024.

Advertisement

Meski sudah diberhentikan, Hafid tetap menyelesaikan tugasnya sebagai Plt Camat Ambulu hingga 31 Oktober 2024. “Tanggal 1 November besok saya kembali ke Kencong,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Pjs Bupati Imam Hidayat belum bisa dikonfirmasi oleh Jawa Pos Radar Jember. Baik melalui sambungan telepon maupun pesan Whatsapp. Sebelumnya, Imam sempat dikonfirmasi perihal kabar mutasi delapan pejabat tersebut, namun membantah. Dia menyarankan agar tidak mudah percaya terhadap kabar yang beredar di media sosial. (qal/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

PGRI Jember Dorong Kesejahteraan Guru dan Penguatan Kompetensi

PGRI Jember Dorong Kesejahteraan Guru dan Penguatan Kompetensi

PGRI Jember menegaskan komitmen mengawal kesejahteraan dan kompetensi guru melalui audiensi dengan Pemkab Jember. Persoalan status kepegawaian hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi agenda utama.

Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi KUR Jember, Sekretaris hingga Ketua Pokmas

Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi KUR Jember, Sekretaris hingga Ketua Pokmas

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jember periode 2021-2023. Empat te

Sound Horeg Jember Tak Langsung Dilarang? DPRD Buka Jalan, JSSC Dilibatkan dalam Penyusunan Regulasi

Sound Horeg Jember Tak Langsung Dilarang? DPRD Buka Jalan, JSSC Dilibatkan dalam Penyusunan Regulasi

Perjuangan para pelaku usaha sound system di Kabupaten Jember untuk mendapatkan kepastian regulasi mulai menemukan titik terang. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, memastikan aspirasi Jember Sound System Community (JSSC) ak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer