Satpol PP Jember Sisir Pengemis dan Pengamen, Ternyata Langsung Disidang! Apa Sanksinya?

SUMBERSARI, Radar Jember - Badut, pengamen, dan pengemis yang biasa berada di jalan raya tidak bisa berkutik ketika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri atas Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP, dan Pengadilan Negeri (PN) Jember, kemarin (24/10). Hal tersebut dilakukan dalam rangka razia gabungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Dalam razia tersebut, petugas menyisir sejumlah jalan protokol, serta jalan yang biasa digunakan oleh PMKS mangkal. Setelah diamankan oleh petugas, badut hingga pengemis langsung mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang dipimpin oleh PN Jember. Mereka juga mendapatkan pembinaan dari Dinsos Jember setelah mengikuti persidangan.
Kepala Satpol PP Jember Bambang Saputro menyampaikan, sejumlah lokasi yang biasa digunakan PMKS melancarkan aksinya disisir oleh petugas gabungan. Hasilnya, 23 orang terjaring razia dan mengikuti sidang tipiring secara langsung. "Usai sidang tipiring, PMKS yang terjaring lalu dibina oleh Dinas Sosial, melalui sanksi sesuai peraturan yang berlaku," katanya.
Dalam sidang itu, PMKS mendapatkan denda sebesar Rp 7.500 ribu, serta biaya sidang sebesar seribu rupiah. Hal itu dinilai sebagai upaya untuk memberikan efek jera, agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama dalam waktu mendatang. Razia itu dilakukan secara rutin di sejumlah wilayah. Bertujuan memberikan kenyamanan bagi pengendara lalu lintas serta warga sekitar. “Dalam razia gabungan ini, kami mengedepankan tindakan persuasif dan humanis,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jember Akhmad Helmi Luqman menyampaikan, setelah menjalani sidang tipiring, PMKS akan dipastikan terlebih dahulu sudah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) atau belum. Serta mematikan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. “Kalau tidak lengkap, kami hubungi Dispendukcapil, jika yang bersangkutan warga Jember,” katanya.
Jika data tersebut sudah diketahui, Dinsos akan mengembalikan dan mengantar langsung kepada ketua RT/RW tempat tinggalnya. Untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Apabila PMKS masih berada pada usia produktif, akan diberikan jalan untuk menyalurkan bakat dan keinginannya. “Kalau dari luar Jember, kami juga akan mengantar ke tempat asalnya,” tegasnya.
Dia juga berharap masyarakat Jember tidak memberikan uang atau barang lainnya kepada PMKS yang sedang beraksi di jalan raya. Sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2015, orang yang meminta dan memberi uang atau barang dapat dikenakan sanksi. (ham/c2/bud)



