
SUMBERSARI, Radar Jember - Sejumlah papan reklame atau billboard milik Pemkab Jember bertuliskan Bapend disegel oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, Kamis (10/10). Penyegelan itu diduga berkaitan erat dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan billboard di Lingkungan Pemkab Jember.
Beberapa billboard yang terpasang baliho sosialisasi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan logo Bapenda Jember telah dipasang garis polisi seperti di tepi jalan Kecamatan Balung dan Jenggawah. Di depan kantor DP3AKB Jalan Jawa, baliho dicopot dan disegel. Pasca penyegelan itu disertai penempelan banner kuning pada tiang penyangga.
Dalam banner tersebut, juga tertulis dasar penyegelan lain yang dilakukan Polda Jatim. Di dalamnya tertera dua himbauan yang bertuliskan untuk kepentingan penyidikan billboard tersebut disita dan disegel di tempat. Serta larangan merusak, merubah, dan memindahkan barang bukti itu tanpa seizin penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto belum memberikan keterangan apapun mengenai penyegelan billboard milik Pemkab Jember itu. Saat dikonfirmasi, dia hanya menyatakan, akan mengecek terlebih dahulu karena masih dina luar (DL). “Nanti aku cek yo,” responsnya singkat.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Jember Hendra Surya Putra menolak memberikan komentar perihal penyegelan billboard kemarin. “Mohon maaf sementara saya tidak bisa memberikan keterangan,” ucapnya dalam pesan singkat, Jumat (11/10).
Sebagai informasi, billboard yang disegel tersebut diduga untuk kepentingan barang bukti dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Bapenda Jember. Proses pengadaan billboard diduga tidak melalui pengajuan tender sesuai aturan yang berlaku. Dengan modus pemecahan penganggaran menjadi sepuluh paket yang masing-masing proyek bernilai Rp 200 juta. (sil/bud)



