
SILO, Radar Jember - Wakil Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021, KH Abdul Muqit Arief, merespon isu tambang di Kecamatan Silo yang belakangan kembali mengemuka dan menjadi perbincangan publik.
Isu ini muncul seiring dengan momentum pesta demokrasi tahun 2024.
Menurut Kiai Muqit, sapaan akrabnya, persoalan tambang Silo sudah berlangsung cukup lama, bertahun-tahun, terus menjadi diskusi dan perbincangan di lintas kalangan.
Meski begitu, saat ditanya mengenai pendapat warga Silo terkait tambang, maka hanya ada satu jawaban, tolak.
"Kalau ditanya mengapa warga Silo sangat kukuh menolak tambang emas, yang sangat menonjol adalah karena lokasi tambang emas itu ada di kawasan yang sangat produktif dan menjadi sumber resapan air tanah," ungkapnya.
Menurut Kiai Muqit, ada beberapa dampak yang dipastikan muncul dari pertambangan emas itu. Pertama, selain merusak alam dan longsor, terganggunya sumber mata air warga setempat untuk pertanian dan perkebunan.
Karena, mayoritas, bahkan 100 persen warga Silo bermatapencaharian sebagai petani dan perkebunan kopi.
Itu, maka kemudian kalau itu menjadi pertambangan, maka sumber mata air itu pasti akan terganggu. Longsor tidak bisa dihindari, kemudian sumber penghasilan masyarakat yang mayoritas bisa dikatakan 100 persen petani kopi.
"Mereka (Petani) pasti akan tersingkir. Padahal selama ini masyarakat itu sudah sangat menikmati emas hijau, istilahnya hasil pertanian kopi di Silo itu, banyak juga yang naik haji. Dan secara ekonomi mapan lah, jadi sudah sangat nyaman dengan pertanian," ungkap Kiai Muqit.
Kekhawatiran jika kemudian wilayah Silo menjadi konsesi pertambangan, lanjut Kiai Muqit, juga membuat pertanian dan perkebunan masyarakat tergusur. Dampaknya yang signifikan justru akan semakin nyata menjadi ancaman.
"Masyarakat Silo tidak mengerti masalah tambang, (ketika tanah mereka ditambang) maka ya akan bekerja keluar, itu pasti. Belum lagi, dampak-dampak sosialnya. Jadi itu yang menjadi perhatian, dampak lingkungan, dampak sosialnya, kemudian dampak ekonomi dan sebagainya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Al - Falah Silo ini menegaskan, bahwasanya di kalangan Kiai setempat sempat melakukan kajian atau Bahtsul Masail, dengan kesepakatan menolak hasil tambang. Karena meski ada manfaatnya, mudharat atau dampak yang ditimbulkannya lebih besar.
"Dalam kaidah fiqihnya pesantren itu, ada ungkapan; menolak kerusakan itu lebih utama harus dilakukan daripada menarik manfaatnya," jelasnya.
Dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh politik, maupun capres, caleg DPR hingga calon bupati, Kiai Muqit mengaku seringkali menyodorkan perihal kontrak politik yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat Silo yang tidak ingin tanah kelahirannya ditambang.
"Kalau ada calon DPR, kalau ketemu dengan masyarakat Silo, pasti, mereka (calon tersebut) akan diminta, bersediakah untuk tidak menyentuh tambang di Silo? Juga ketika ada calon presiden, ke rumah, kemudian calon bupati, saya selalu sampaikan, atas nama masyarakat Silo, itu untuk tidak meng-utik-utik masalah tambang," pungkas Kiai Muqit. (mau/nur)



