Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mantan Wakil Bupati Jember Ini Berkomentar, TENTANG APA?

R
Penulis: Radar Digital❯

 

"Kalau ada calon DPR, calon presiden, calon bupati, saya selalu sampaikan, atas nama masyarakat Silo, untuk tidak mengotak-atik masalah tambang."  KH Abdul Muqit Arief Wabup Jember Periode 2016-2021
"Kalau ada calon DPR, calon presiden, calon bupati, saya selalu sampaikan, atas nama masyarakat Silo, untuk tidak mengotak-atik masalah tambang." KH Abdul Muqit Arief Wabup Jember Periode 2016-2021

SILO, Radar Jember - Wakil Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021, KH Abdul Muqit Arief, merespon isu tambang di Kecamatan Silo yang belakangan kembali mengemuka dan menjadi perbincangan publik.


Advertisement

Isu ini muncul seiring dengan momentum pesta demokrasi tahun 2024.

Menurut Kiai Muqit, sapaan akrabnya, persoalan tambang Silo sudah berlangsung cukup lama, bertahun-tahun, terus menjadi diskusi dan perbincangan di lintas kalangan.

Meski begitu, saat ditanya mengenai pendapat warga Silo terkait tambang, maka hanya ada satu jawaban, tolak.

Advertisement

"Kalau ditanya mengapa warga Silo sangat kukuh menolak tambang emas, yang sangat menonjol adalah karena lokasi tambang emas itu ada di kawasan yang sangat produktif dan menjadi sumber resapan air tanah," ungkapnya.

Menurut Kiai Muqit, ada beberapa dampak yang dipastikan muncul dari pertambangan emas itu. Pertama, selain merusak alam dan longsor, terganggunya sumber mata air warga setempat untuk pertanian dan perkebunan.

Karena, mayoritas, bahkan 100 persen warga Silo bermatapencaharian sebagai petani dan perkebunan kopi.

Advertisement

Itu, maka kemudian kalau itu menjadi pertambangan, maka sumber mata air itu pasti akan terganggu. Longsor tidak bisa dihindari, kemudian sumber penghasilan masyarakat yang mayoritas bisa dikatakan 100 persen petani kopi.

"Mereka (Petani) pasti akan tersingkir. Padahal selama ini masyarakat itu sudah sangat menikmati emas hijau, istilahnya hasil pertanian kopi di Silo itu, banyak juga yang naik haji. Dan secara ekonomi mapan lah, jadi sudah sangat nyaman dengan pertanian," ungkap Kiai Muqit.

Kekhawatiran jika kemudian wilayah Silo menjadi konsesi pertambangan, lanjut Kiai Muqit, juga membuat pertanian dan perkebunan masyarakat tergusur. Dampaknya yang signifikan justru akan semakin nyata menjadi ancaman.

"Masyarakat Silo tidak mengerti masalah tambang, (ketika tanah mereka ditambang) maka ya akan bekerja keluar, itu pasti. Belum lagi, dampak-dampak sosialnya. Jadi itu yang menjadi perhatian, dampak lingkungan, dampak sosialnya, kemudian dampak ekonomi dan sebagainya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Al - Falah Silo ini menegaskan, bahwasanya di kalangan Kiai setempat sempat melakukan kajian atau Bahtsul Masail, dengan kesepakatan menolak hasil tambang. Karena meski ada manfaatnya, mudharat atau dampak yang ditimbulkannya lebih besar.

"Dalam kaidah fiqihnya pesantren itu, ada ungkapan; menolak kerusakan itu lebih utama harus dilakukan daripada menarik manfaatnya," jelasnya.

Dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh politik, maupun capres, caleg DPR hingga calon bupati, Kiai Muqit mengaku seringkali menyodorkan perihal kontrak politik yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat Silo yang tidak ingin tanah kelahirannya ditambang.

"Kalau ada calon DPR, kalau ketemu dengan masyarakat Silo, pasti, mereka (calon tersebut) akan diminta, bersediakah untuk tidak menyentuh tambang di Silo? Juga ketika ada calon presiden, ke rumah, kemudian calon bupati, saya selalu sampaikan, atas nama masyarakat Silo, itu untuk tidak meng-utik-utik masalah tambang," pungkas Kiai Muqit. (mau/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer