Sengketa Paslon Perseorangan Akan Segera Diputus, Begini Kata Bawaslu Jember

SUMBERSARI, Radar Jember - Kelanjutan sengketa pencalonan bakal paslon perseorangan pada Pilkada Jember 2024, Muhammad Jaddin Wajads dan Arismaya Parahita, mulai memasuki babak akhir.
Setelah sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada Jember, dengan agenda pembacaan kesimpulan, Jumat (2/8) lalu di Kantor Bawaslu Jember, berikutnya sidang mengagendakan putusan, yang terjadwal pada Senin besok (5/8).
"Karena kami dibatasi hari, jadi selama 12 hari kalender ini, sudah harus menghasilkan keputusan," kata Sanda Aditya Pradana, ketua Bawaslu Jember yang sekaligus ketua sidang musyawarah terbuka, saat itu.
Sebelum pembacaan putusan, pada sidang pemeriksaan alat bukti sebelumnya, kedua belah pihak, sama-sama telah menyerahkan alat bukti dan telah disahkan pimpinan sidang saat itu.
Di kubu Jaddin dan Arismaya selaku pemohon, menyertakan sebanyak tujuh alat bukti. Diantaranya, dokumen model jumlah dukungan, model pengembalian dukungan, lampiran surat model pemulihan dukungan, tangkapan layar pemberitahuan kendala jaringan internet, SK penunjukan LO kabupaten, bandel dukungan perseorangan dan model pernyataan identitas, serta video dukungan di laman di Gus Jaddin.
Sementara di pihak KPU Jember selaku termohon, menyertakan tiga alat bukti. Diantaranya, dokumen daftar hadir penerimaan perbaikan kedua, dukungan bakal paslon perseorangan tanggal 3 Maret, model pengembalian dukungan tanggal 17 Juli, dan lampiran model pengembalian dukungan.
Sanda sempat mengutarakan bahwa, dalam pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan perseorangan itu, KPU menggunakan dasar Keputusan KPU No. 532 Tahun 2024, saat penerimaan jalur perseorangan, hingga pada akhir tahapan pada 17 Juli kemarin.
"Karena yang membuat pusat, daerah sebagai pelaksana. Jadi, saya kira, tidak hanya KPU, Bawaslu pun akan melaksanakan sebagaimana tupoksi dan kewenangannya di masing-masing daerah," imbuh Sanda.
Pandangan berbeda diutarakan oleh kubu Gus Jaddin dan Arismaya. Saat dikonfirmasi, Gus Jaddin menyebut bahwa Keputusan KPU 531/2024 yang berisi penambahan dua kali jumlah dukungan perseorangan tersebut, sudah dianulir dan diganti dengan Keputusan KPU No. 1002 Tahun 2024, tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, yang diteken pada 23 Juli kemarin.
"Aturan lama yang menyetorkan dua kali dukungan itu sudah dicabut, sedangkan aturan baru tetap hanya menyetorkan data kekurangan yang ada. Dengan begitu berarti sebenarnya dengan data kemaren yang sudah kita setor, tidak masalah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, karena sudah lebih dari cukup memenuhi persyaratan," jelas Gus Jaddin.
Perbedaan cara pandang hukum antara penyelanggara pemilu (KPU - Bawaslu) dengan pihak paslon independen ini seperti masih belum klir. Meski begitu, agenda sidang musyawarah putusan nanti akan menjadi cukup krusial, untuk menentukan apakah bakal paslon perseorangan ini akan lanjut atau terhenti. (mau)



