
SUMBERSARI, Radar Jember - Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Jember Hendy Siswanto pada periode pertamanya ini, dua fraksi pengusung kepemimpinannya mendadak garang dengan melemparkan usulan hak interpelasi. Atau hak untuk meminta keterangan pemerintah daerah terkait kebijakan penting dan strategis.
Dua fraksi ini merasa selama sekitar 3 tahun 4 bulan sejak awal dilantik, Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun dirasa masih banyak menyisakan pekerjaan yang belum digarap. "Mencermati pelaksanaan pembangunan di Jember selama periode 2021 sampai sekarang, kami bermaksud mengajukan usul hak interpelasi," kata David Handoko Seto, Ketua Fraksi Nasdem, inisiator hak interpelasi dewan, Senin (29/7).
Fraksi Nasdem menilai, pemerintah daerah melupakan sejumlah program dan janjinya, sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021–2026.
Seperti soal Jember Satu Data, industrial farming, kesejahteraan GTT dan PTT, pembangunan safety center, Jember Outer Ring Road, dermaga, peningkatan kelas bandara, pengadaan cold storage, dan pabrik pengalengan ikan. Ada pula terkait revitalisasi perumda dan sederet program lainnya yang dianggap belum maksimal. "Seharusnya, RPJMD Jember menjadi pedoman sekaligus komitmen yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam membangun Jember," pintanya.
Kendati begitu, David memaklumi bahwa periode kepemimpinan Hendy-Gus Firjaun ini tak genap lima tahun karena dipangkas aturan Pilkada serentak. Tetapi, dia mengharap setidaknya ada capaian yang menggembirakan selama 3 tahun 4 bulan ini. "Paling tidak 60 persen lah, capaiannya. Dan itu disampaikan ke publik, mana yang belum dan mana yang sudah. Karena setiap kami sampaikan pada kesempatan pandangan fraksi dalam rapat paripurna, tak pernah mendapatkan jawabannya," imbuh dia.
Tak hanya Nasdem, Gerindra yang tergabung dalam Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) juga sepakat mengusulkan hak interpelasi ini, melalui salah satu anggotanya, Ardi Pujo Prabowo.
Ardi menilai, dalam Pasal 8 Perda 3/2021 RPJMD Jember, sebenarnya dapat dilakukan perubahan RPJMD manakala capaian pembangunan tidak sesuai dengan pedoman yang sudah digariskan dalam RPJMD. "Tetapi sampai dengan saat ini, hal itu tidak dilakukan, sehingga pengusul menganggap bahwa bupati masih memedomani RPJMD ini sebagai pedoman pembangunan Jember," katanya.
Sebagaimana diketahui, Gerindra dan Nasdem merupakan dua parpol pengusung Hendy dan Gus Firjaun kala memenangkan Pilkada Jember, tahun 2020 lalu, bersama PKS, PPP, dan Demokrat. Namun, dalam Pilkada 2024 ini, semua parpol itu telah banting setir mendukung bakal calon lain, yakni Muhammad Fawait.
Sehingga, aroma adanya kepentingan politik pilkada diduga kuat ada dalam pengusulan hak interpelasi oleh dua fraksi ini, di tengah dinamika perebutan rekomendasi resmi parpol yang hari ini sedang diburu oleh Fawait maupun Bupati Hendy. Untuk diketahui, interpelasi menjadi salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh anggota dewan, setelah hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP).
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan menyebut, sebagaimana yang diatur dalam tatib DPRD Jember bahwa usulan interpelasi dapat dipenuhi jika didukung sekurang-kurangnya oleh dua fraksi atau minimal 10 anggota dewan.
Meski begitu, Dedy belum mengutarakan gamblang usulan interpelasi itu nantinya akan ditindaklanjuti seperti apa. "Nanti dilihat dinamikanya dulu, karena interpelasi ini sebenarnya meminta keterangan bupati, atas kebijakannya selama ini," imbuh dia, seusai menerima draf usulan interpelasi. (mau/c2/nur)



