Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demi Pelayanan, Perkuat One Data, Ini Kata Anggota Komisi D DPRD Jember

R
Penulis: Radar Digital❯

 

"Permasalahannya, kita selama ini tidak punya sistem data base yang terpadu, terhimpun menjadi satu. Kita tidak punya one data," ARDI PUJO PRABOWO Anggota Komisi D DPRD Jember
"Permasalahannya, kita selama ini tidak punya sistem data base yang terpadu, terhimpun menjadi satu. Kita tidak punya one data," ARDI PUJO PRABOWO Anggota Komisi D DPRD Jember


Advertisement

PEMERINTAH daerah diminta untuk menguatkan sistem pengarsipan berbagai data. Terutama untuk data yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik.

Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyebut, urusan data memang seringkali menjadi batu sandungan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan strategis. Menurutnya, setiap perencanaan, membutuhkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. "Permasalahannya, kita selama ini tidak punya sistem data base yang terpadu, terhimpun menjadi satu. Kita tidak punya one data," urainya.

Di mencontohkan program Pemkab Jember berupa Jember Pasti Keren (JPK), yang menyediakan pengobatan gratis untuk warga Jember. Namun, JPK belum memiliki target atau sasaran yang benar-benar untuk warga kurang mampu dan terkategori miskin.

Advertisement

Sehingga semua masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut, bahkan yang sebelumnya telah mengikuti Kepesertaan BPJS mandiri, berbondong-bondong migrasi ke JPK, dan membuat dana JPK jebol dan menyisakan hutang. "Itulah mengapa sejak awal kami mengingatkan agar kita memiliki one data. Biar tidak ada migrasi besar-besaran. Harusnya ada pengklasifikasian, yang masuk ke DTKS berapa, yang menerima bantuan pemerintah berapa, itu semua terdeteksi kalau kita punya one data," beber Ardi. Selain memudahkan dalam perencanaan anggaran dan pengambilan kebijakan strategis, one data juga dianggap memudahkan untuk pemetaan.

Persoalan data ini juga sempat terurai dalam pembahasan RPJPD Jember, pekan lalu. Saat itu, Pansus 4 meminta Pemda menseriusi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan transformasi digital, karena menjadi salah satu isu strategis yang harus digarap Pemkab Jember dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Terlebih, pemerintah mulai menggencarkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan semua OPD untuk melek digital. "Dengan melihat data capaian Indeks SPBE, pemerintah bisa mengukur bagaimana tingkat kematangan dari setiap indikator atau aspek yang mendukung mulai dari infrastruktur teknologi, kebijakan serta manajemen tata kelola menuju pada kesiapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital 20 tahun ke depan," jelas Sunarsih Khoris, juru bicara Pansus 4. (mau/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Liga Voli Indonesia (Livoli) dijadwalkan hadir di Jember pada 14–22 Desember 2026. GOR PKPSO Kaliwates disiapkan menjadi arena kompetisi voli nasional tersebut. Ini informasinya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer