
SUMBERSARI, Radar Jember - Persoalan angka pengangguran tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi setiap pemerintah daerah. Tak terkecuali Pemkab Jember. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran sepanjang tahun 2023 di kota yang berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa ini mencapai 59.716 orang. Persentase itu meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 55.460 orang.
Dari persentase itu, jika diperinci, proporsi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, didominasi oleh penduduk yang menamatkan pendidikan di tingkat menengah seperti SMK, sebanyak 26,65 persen. Kemudian, jenjang SMA sebanyak 19,52 persen. lalu, SMP sebanyak 21,28 persen.
Kemudian, penganggur yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, yakni SD, lebih besar daripada penganggur yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Persentasenya mencapai 25,16 persen. Sementara, penganggur dari jenjang pendidikan tinggi sebesar 7,39 persen.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Suprihandoko menilai persoalan pengangguran itu selama ini di lapangan masih debatable. "Jika mengacu pada regulasi, orang tidak menganggur adalah orang yang menerima upah. Faktanya, ibu rumah tangga yang tidak menerima upah itu juga dianggap pengangguran. Ini menurut saya tidak tepat," katanya saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Suprihandoko mengaku tak terlalu kaget dengan persentase BPS yang menyebut angka pengangguran mencapai 59 ribu lebih itu. Sebab, pendefinisian antara menganggur dan tidak menganggur disebutnya masih debatable.
Meski begitu, dia menilai soal kenaikan angka pengangguran itu sudah menjadi keniscayaan. "Kalau naiknya angka pengangguran, ya pasti, angka usia produktif naik dan angka harapan hidup juga naik. Artinya, orang yang diproyeksikan meninggal itu orangnya masih sehat. Otomatis, kalau lansia sudah tidak lagi produktif, sehingga masuk kategori pengangguran itu," ulasnya.
Perihal angka pengangguran didominasi lulusan SMK itu, dia menilai lulusan SMK seharusnya dicetak untuk lulus penempatan kerja. Bukan lantas ketika lulus masih mencari kerja dengan menjadi pengangguran terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menyarankan agar SMK bisa memiliki atau terhubung dengan Balai Latihan Kerja. Hal itu demi memastikan penempatan lulusannya siap untuk bekerja.
Persoalan angka pengangguran ini juga sempat diuraikan Bupati Jember Hendy Siswanto dalam kesempatan Rapat Paripurna Pengesahan Raperda RPJPD Jember 2025-2045, belum lama ini. Menurut Hendy, penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan adaptif di tingkat lokal dapat menjadi faktor yang mendukung peningkatan kondisi ketenagakerjaan dan pengurangan tingkat pengangguran.
Dalam rancangan RPJPD itu, lanjut Hendy, dilaksanakan melalui misi mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan. "Misi ini dapat diwujudkan melalui arah pembangunan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, inklusif, dan berkelanjutan. Serta transformasi potensi ekonomi lokal, peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi. Guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tukas orang nomor satu di Jember itu. (mau/c2/nur)
Persentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir*
- SD 25,16 persen
- SMP 21,28 persen
- SMA 19,52 persen
- SMK 26,65 persen
- PT 7,39 persen
*Sumber BPS Jember, tahun 2023.



