Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Ada Pengklasifikasian Koperasi dan UMKM di Jember, Begini Kata DPRD Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
TUTUP: Salah seorang warga mengunjungi kantor koperasi di daerah perkebunan. Dari total jumlah koperasi 1.999 lembaga, yang aktif hanya 529 koperasi. (YULIO FA/RADAR JEMBER)
TUTUP: Salah seorang warga mengunjungi kantor koperasi di daerah perkebunan. Dari total jumlah koperasi 1.999 lembaga, yang aktif hanya 529 koperasi. (YULIO FA/RADAR JEMBER)

SUMBERSARI, Radar Jember – Adanya koperasi dan UMKM di Jember dianggap potensial bagi perputaran perekonomian dan produk domestik regional bruto (PDRB).


Advertisement

Sementara, DPRD Jember juga ingin ada pengklasifikasian koperasi dan UMKM.

Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopum) Jember mencatat, jumlah koperasi yang beroperasi di Jember diperkirakan mencapai 2.000-an. Itu pun belum koperasi yang tak terdata di dinas ataupun koperasi ilegal.

"Per akhir tahun 2022 lalu, jumlah koperasi di Jember mencapai 1.999 koperasi. Dari jumlah itu, koperasi yang sehat hanya sekitar 629 koperasi," kata Sartini dalam kesempatan rapat pansus di DPRD Jember, belum lama ini.

Advertisement

Menurut Sartini, dari jumlah koperasi yang sehat itu, belum semuanya melakukan perubahan anggaran dasar.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Koperasi.

Selain itu, di Permenkop 9/2018 itu ditegaskan mengenai penjenisan koperasi sedikitnya ada lima. Di antaranya, koperasi produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan koperasi simpan pinjam.

Advertisement

"Harapan kami, dengan diberlakukannya UU Koperasi tentang, pengembangan penguatan sektor keuangan (PPSK), nantinya koperasi akan memberikan sumbangan ke PDRB itu akan nyata," imbuh Sartini.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jember Hamim mengharapkan pemerintah daerah memiliki data dan pengklasifikasian yang lebih jelas untuk koperasi dan UMKM.

“Jadi, urusan koperasi dan UMKM ini harus dibina dan harus bisa naik kelas," katanya, dalam kesempatan rapat paripurna DPRD Jember, belum lama ini.

Anggota Fraksi PDIP Indrijati juga mengutarakan hal serupa. Menurut dia, berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Koperasi untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kami memandang perlu dimasukkannya data jumlah dan pengklasifikasian koperasi dan UMKM di Jember ke dalam RPJPD Jember 2025–2045. Hal itu penting agar target pemberdayaannya lebih terarah dan tidak serampangan," pintanya. (mau/c2/dwi)

Advertisement

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer