Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Investasi Tak Gerogoti LSD, Begini Komentar Anggota DPRD Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
LINDUNGI: Lahan sawah menjadi salah satu sarana ketahanan pangan. Kini terus terancam karena banyaknya pembangunan.(YULIO FA/RADAR JEMBER)
LINDUNGI: Lahan sawah menjadi salah satu sarana ketahanan pangan. Kini terus terancam karena banyaknya pembangunan.(YULIO FA/RADAR JEMBER)

SUMBERSARI, Radar Jember - Keberadaan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Jember dianggap sangat vital. Sebab, menjadi penyangga ketahanan pangan daerah dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang.


Advertisement

Gencarnya alih fungsi lahan pertanian selama beberapa tahun terakhir, ditambah dengan laju pertambahan penduduk (bonus demografi), turut membuat ancaman terhadap ketahanan pangan ke depan seakan menjadi nyata adanya. Kekhawatiran itu terurai dan turut mengiringi pengesahan Raperda RPJPD Jember 2025-2045 menjadi perda, kemarin (4/7).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menilai, kesesuaian pembangunan selama 20 tahun ke depan, antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Jember, disebutnya menjadi sebuah keharusan.

Namun, dia menyebut, semangat itu belum muncul dalam regulasi yang baru disahkan bersama itu.

Advertisement

Menurut dia, pemerintah perlu menegaskan pemetaan kawasan yang terkait dengan peruntukan kawasan yang berkesesuaian dengan tujuan penataan ruang dan revisi RTRW. Yakni, agribisnis didukung oleh pertanian, pariwisata, perikanan, dan usaha ekonomi produktif.

"Pada sektor pertanian, RPJPD ini perlu menampilkan data pemetaan LSD. Baik secara kondisi terbaru, luasan, maupun pemetaan kawasannya. Agar perencanaan pembangunan dan investasi ke depan tidak menjadi predator bagi lahan pertanian yang menjadi tumpuan di Kabupaten Jember," pintanya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra Alfian Andri Wijaya. Dia beranggapan, ketegasan pemerintah diperlukan dalam mengawal kebijakan penataan ruang kabupaten yang berbasis pada sektor agribisnis dan pertanian.

Advertisement

Alfian juga menyindir tiadanya jumlah luasan lahan dan peta LSD Jember dalam beleid RPJPD tersebut. "Padahal, data itu sangat penting sebagai rujukan untuk perencanaan pembangunan ke depan," ucapnya.

Selain Gerindra dan PDIP, Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto juga menyayangkan RPJPD Jember seolah tak melindungi LSD sebagai sektor strategis penyangga pangan daerah, dalam rencana pembangunan Jember 20 tahun ke depan.

"Kita tidak alergi investasi. Tapi, penting bagaimana regulasi itu mengatur berjalannya investasi tanpa mengorbankan lahan-lahan produktif kita sebagai penyangga ketahanan pangan daerah. sehingga, iklim investasi kita tetap bisa jalan, ketahanan pangan tetap bisa kita jaga," harapnya.

Sebagai bagian dari anomali pembangunan dan kemajuan kota, laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Jember terbilang cukup masif dan gencar.

Per tanggal 3 April 2023, BPS pernah mencatat tahun 2021 luas panen padi di Jember mencapai 124 ribu hektare. Sementara, pada tahun 2022 turun menjadi 119 ribu hektare. Penyusutan lahan pertanian ini terus berlangsung dan kian mengkhawatirkan.

Diperkirakan dalam satu tahun penyusutan berkisar antara 5–10 persen. Persentase itu semakin tinggi, khususnya di tiga kawasan kecamatan kota, seiring menjamurnya bisnis properti yang memberangus areal persawahan menjadi ditumbuhi bangunan. (mau/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer