Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Uang Parkir di Jember Bocor, Diduga karena Gaji Kecil, KOK BISA?

R
Penulis: Radar Digital❯
ATUR PARKIR: Jukir melayani pengendara di depan SMKN 4 Jember.(ABDUL MUIZ/RADAR JEMBER)
ATUR PARKIR: Jukir melayani pengendara di depan SMKN 4 Jember.(ABDUL MUIZ/RADAR JEMBER)

KEPATIHAN, Radar Jember - Banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh juru parkir (jukir) dan keluarganya membuat mereka masih mengambil untung dari uang hasil retribusi parkir.


Advertisement

Dengan melakukan penarikan tunai. Padahal Pemerintah Kabupaten Jember telah mewajibkan pengguna jasa parkir untuk membayar menggunakan aplikasi QRIS.

Sebatas informasi, gaji yang diberikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jember kepada jukir hanya berkisar Rp 1 juta-an.

Nominal itu diduga masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka melarang pengguna kendaraan untuk membayar dengan tunai.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya berkata, dirinya sudah membicarakan problem itu kepada bupati.

Advertisement

Apalagi pihaknya juga pernah meminta tambahan gaji jukir kepada pemkab agar praktik negatif tersebut dapat dikurangi.

"Namun, jawabannya adalah kurangnya anggaran. Hal ini akan berdampak terus-menerus pada kebocoran retribusi parkir," ujarnya.

Bapak dua anak itu menyebut, praktik mengambil untung seperti itu tidak hanya terjadi di Jember. Namun, juga di tempat lain. Menurutnya, bahkan gaji jukir di luar daerah Jember ada yang di bawah Rp 1 juta.

Advertisement

"Di sini masih mending. Kalau di kabupaten lain ada yang di bawah gaji Rp 1 juta," paparnya.
Dia menyebut, dalam dunia parkir, hal itu bisa disebut sebagai penyakit sosial, sehingga sangat sulit mengaturnya. "Dilaporkan ke polisi pun tidak mungkin digubris.

Masak hanya persoalan uang Rp 2 ribu dan Rp 4 ribu mau ditangkap. Kan kasihan anak istrinya," terangnya.

Walau begitu, Agus terus berusaha untuk meminimalisasi kebocorannya. "Upaya yang kami lakukan di antaranya memecat jukir yang tergolong nakal itu. Kami juga telah menyosialisasikan peringatan keras kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatannya," pungkasnya. (abm/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer