
KEPATIHAN, Radar Jember - Banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh juru parkir (jukir) dan keluarganya membuat mereka masih mengambil untung dari uang hasil retribusi parkir.
Dengan melakukan penarikan tunai. Padahal Pemerintah Kabupaten Jember telah mewajibkan pengguna jasa parkir untuk membayar menggunakan aplikasi QRIS.
Sebatas informasi, gaji yang diberikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jember kepada jukir hanya berkisar Rp 1 juta-an.
Nominal itu diduga masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka melarang pengguna kendaraan untuk membayar dengan tunai.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya berkata, dirinya sudah membicarakan problem itu kepada bupati.
Apalagi pihaknya juga pernah meminta tambahan gaji jukir kepada pemkab agar praktik negatif tersebut dapat dikurangi.
"Namun, jawabannya adalah kurangnya anggaran. Hal ini akan berdampak terus-menerus pada kebocoran retribusi parkir," ujarnya.
Bapak dua anak itu menyebut, praktik mengambil untung seperti itu tidak hanya terjadi di Jember. Namun, juga di tempat lain. Menurutnya, bahkan gaji jukir di luar daerah Jember ada yang di bawah Rp 1 juta.
"Di sini masih mending. Kalau di kabupaten lain ada yang di bawah gaji Rp 1 juta," paparnya.
Dia menyebut, dalam dunia parkir, hal itu bisa disebut sebagai penyakit sosial, sehingga sangat sulit mengaturnya. "Dilaporkan ke polisi pun tidak mungkin digubris.
Masak hanya persoalan uang Rp 2 ribu dan Rp 4 ribu mau ditangkap. Kan kasihan anak istrinya," terangnya.
Walau begitu, Agus terus berusaha untuk meminimalisasi kebocorannya. "Upaya yang kami lakukan di antaranya memecat jukir yang tergolong nakal itu. Kami juga telah menyosialisasikan peringatan keras kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatannya," pungkasnya. (abm/c2/nur)



