
JEMBER, RADARJEMBER.ID- Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) idealnya diberikan untuk berbagai risiko sosial. Baik aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.
Namun demikian, di lapangan masih saja ada ketidakakuratan data data penerima.
Salah satunya terjadi kekeliruan dalam pendataan dan nama penerima Bansos Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah. Hal ini pun bisa saja terjadi di beberapa desa lain di Jember.
Kasi Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul Ahmad Sukamto menyebut ada kekeliruan penerima bansos.
Dikatakan, ada penerima yang dinilai kaya tidak mau memberitahukan kondisi ekonominya atau bahkan tidak menolak saat ada bansos.
"Di desa ini ada beberapa orang kaya yang mendapat bantuan, sedangkan yang sudah sepuh dan miskin tidak memperolehnya," ujarnya.
Dikatakan, data pada penerima bansos semacam itu ini harus di evaluasi lagi, agar tidak menyebabkan kecemburuan sosial.
"Kasihan warga yang miskin terus-menerus berharap agar cepat mendapat bantuan, tapi tidak dapat," ucapnya. Ke depan, bantuan harus tepat sasaran.
Dikonfirmasi mengenai data ini, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jember Akhmat Helmi Luqman mengatakan, bansos yang tidak tepat sasaran itu biasanya faktor tidak diajukannya nama penerima.
Bisa jadi karena petugas yang melakukan pendataan melewatinya, sehingga ada beberapa warga yang tidak mendapatkan.
"Kalau di sistem, harusnya sudah direkap sehingga bansos dapat terealisasi. Apalagi pencatatannya itu bersifat pengajuan, runtut dari desa, kecamatan hingga kabupaten," paparnya.
Dia menambahkan, faktor lain yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan bansos adalah administrasi. "Seperti kehilangan KTP," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Dosen Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Jember, Dr Purwowibowo mengatakan, ketidakteraturan dalam mendata penerima bansos menjadi problem sosial dan akan menyebabkan image buruk pada pemerintah. Apalagi di tengah tingkat kemiskinan di Jember saat ini. "Hal ini juga butuh perhatian," sebutnya.
Pria asal Mojokerto itu menyarankan, agar pemerintah tidak hanya memberikan bansos berupa sembako dan lainnya. Tapi, berupa pekerjaan yang layak, sehingga masyarakat miskin dapat produktif dalam menambah penghasilannya. "Jadi, pemerintah juga melatih warganya untuk tidak memiliki mental selalu berharap," ucapnya. (mg1/nur)



