
SUMBERSARI, Radar Jember - Realisasi pendapatan daerah pada pos pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata sejak setahun terakhir diklaim mengalami peningkatan.
Itu terurai dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2023, yang baru saja dibahas bupati bersama dewan, belum lama ini.
Dilaporkan bahwa perolehan PAD pariwisata dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat kenaikan cukup signifikan.
Tahun 2022, PAD sektor pariwisata mencapai sebesar Rp 33,29 miliar, kemudian tahun 2023 menjadi sebesar Rp 50,32 miliar, atau naik sekitar 64,16 persen.
Kenaikan itu dianggap menjadi tolok ukur geliat pariwisata di Jember yang sudah menunjukkan perkembangan dan berdampak pada PAD.
"Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pariwisata Jember menjadi destinasi wisata berkualitas dengan minimnya dampak negatif dari kegiatan pariwisata dan memberikan dampak positif dengan pendapatan yang meningkat bagi daerah," kata Bupati Jember Hendy Siswanto saat menyampaikan LPP APBD Jember 2023 di DPRD Jember, pekan lalu.
Untuk tahun 2024, kata Hendy, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jember disebutnya telah mengeluarkan SK desa wisata untuk 53 desa wisata, di Kabupaten Jember.
Menurut dia, dikeluarkannya SK desa wisata itu karena desa-desa tersebut dianggap memiliki potensi dan daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomis.
"Sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desanya pada sektor pariwisata," imbuhnya.
Hendy juga menyebut, Pemkab Jember tahun ini sedang menggarap amanat Rencana Program Pengembangan (RPP) sejak 8 Maret 2023 sampai 8 Maret 2028, tentang kerja sama yang tidak dapat dielakkan berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB).
Terdapat beberapa OPD terkait yang terlibat. Di antaranya Disparbud, DPUBMSDA, Dishub, DLH, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, DPRKPCK, DPMD, DTPHP, Diskop, Disperikel, dan Tapem.
"Sinergisitas dalam pengembangan secara terpadu memang perlu dioptimalkan dan jadi komitmen bersama," imbuh Hendy.
Soal pariwisata Jember itu sempat dikritik oleh fraksi-fraksi.
Salah satunya Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar (Pandekar) yang menyebutkan adanya stagnasi pada geliat pariwisata Jember karena selama ini dianggap minim inovasi.
Tak hanya Pandekar, Fraksi PDIP juga mempertanyakan ketiadaan upaya Pemkab Jember untuk pengembangan wisata dan kebudayaan Jember, secara jelas dan terpadu.
PDIP melihat selama ini hanya JFC yang sudah berjalan.
Namun, tak diikuti oleh pengembangan kebudayaan lainnya.
Terlebih lagi, Pemkab Jember belum ada rencana membuat atau memiliki perda tentang perlindungan kesenian dan kebudayaan. (mau/c2/nur)



