Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Maksimal Dua Hari Selesai, Sengketa Pileg di Jember Putusan MK Kemarin Mulai Digarap

R
Penulis: Radar Digital❯

 

PENENTUAN: Dessi Anggraeni, Komisioner KPU Jember menyebut, penyandingan bukti dari gugatan parpol diperiksa
PENENTUAN: Dessi Anggraeni, Komisioner KPU Jember menyebut, penyandingan bukti dari gugatan parpol diperiksa


Advertisement

 

SUMBERSARI, Radar Jember – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melangsungkan pleno internal secara tertutup, siang kemarin (18/6).

Begitu selesai, mereka mufakat menjadikan Dessi Anggraeni sebagai Ketua KPU Jember periode 2024-2029. Kemudian, salah satu program yang akan diselesaikan adalah PR terkait sengketa pemilu di Jember.

Advertisement

Pascarapat itu, salah satu anggota KPU Jember Andi Wasis menyampaikan, pleno komisioner menetapkan Dessi Anggraeni sebagai ketua.

“Tadi siang, kami pleno bersama lima komisioner, dan hasilnya Ibu Dessi menjadi ketua,” jelasnya. Rapat juga diikuti anggota KPU Jember, Hendra Wahyudi, Feri Agus Rudianto, dan Zeni Musafa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni menyebut, meski sisa waktu yang diberikan MK ke KPU hanya sekitar tujuh hari, sejak putusan dibacakan pekan kemarin selama 15 hari, dia optimis dapat menjalankan perintah MK itu sesuai ketentuan waktu yang diberikan.

Advertisement

"Waktu 15 hari dari MK itu sangat cukup," katanya, kemarin (18/6).

Menurut Dessi, setelah melakukan serangkaian koordinasi dengan KPU provinsi serta KPU RI, KPU Jember telah menerima petunjuk teknis perihal sengketa pemilu di Kecamatan Kaliwates tersebut dan akan ditindaklanjuti pada Rabu, hari ini (19/6).

"Kami sudah menyosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara (Kaliwates, Red) itu untuk kami laksanakan rekap ulang besok (Rabu 19/6), dengan metode penyandingan data, yakni data dari C hasil plano dengan data D hasil kecamatan," jelasnya.

Dessi memprediksi, sengketa suara DPRD Jember di Dapil 1 Kecamatan Kaliwates itu tak butuh waktu lama.

Sebab, sifatnya hanya penyandingan dan pencermatan ulang. Bahkan dia meyakini KPU bisa menyelesaikannya dalam waktu dua hari. "Sementara kami kalkulasi maksimal dua hari sudah selesai, karena hanya penyandingan plano saja," katanya.

Dessi juga menyebut KPU bisa menyelesaikan perintah MK sebelum berakhirnya masa waktu yang diberikan MK, atau pada 25 Juli mendatang.

"Saya kira secepatnya, setelah itu tidak akan melampaui batas waktu yang diberikan MK," jelasnya.

Setelah dilakukan penyandingan itu, lanjut dia, KPU bisa langsung menetapkan tanpa perlu melaporkannya kembali ke MK. "Mungkin yang perlu kita hanya menyampaikan ke provinsi, supaya berjenjang, sampai ke KPU RI sebagai rekap akhir," imbuh Dessi.

Dalam amar putusannya, MK memerintahkan kepada KPU agar dilakukan rekapitulasi ulang dan pencermatan ulang pada suara DPRD Jember untuk Dapil 1 di Kecamatan Kaliwates.

Sengketa pemilu itu menyusul selisih suara antara Partai Nasdem selaku termohon dan Partai Demokrat selaku pemohon, yang kemudian berbuah gugatan.

MK kemudian mengabulkan permohonan Demokrat dengan meminta KPU melakukan rekapitulasi dan pencermatan ulang, pada 18 TPS di 4 kelurahan, Kecamatan Kaliwates, Jember.

Sementara, untuk sengketa pemilu suara DPR RI Dapil Jatim IV di Kecamatan Sumberbaru, dalam putusannya MK memerintahkan KPU agar melakukan penghitungan suara ulang.

Gugatan ini menyusul permohonan yang dilayangkan oleh PAN atas selisih suara Partai Gerindra, khususnya di Kecamatan Sumberbaru, yang kemudian juga dikabulkan oleh MK.

Perintah MK itu sedikit pelik. Sebab, selain mengharuskan membuka ulang kotak suara, juga mewajibkan penghitungan ulang terhadap seluruh perolehan suara pada caleg dan parpol di 105 TPS yang sebarannya pada 6 desa di Kecamatan Sumberbaru, Jember.

Dessi menambahkan, sejauh ini KPU Jember hanya memperoleh petunjuk teknis terkait sengketa pemilu di Kecamatan Kaliwates. Sementara, untuk sengketa di Kecamatan Sumberbaru masih belum.

"Kalau perkara yang Sumberbaru ini kami masih menunggu instruksi berikutnya dari KPU provinsi. Karena, itu secara regional Dapil IV bersamaan dengan kabupaten lain (Lumajang, Red). Sedianya mungkin akan dilaksanakan di Surabaya atau provinsi," kata Dessi.

Sebelumnya, dalam lawatannya ke Jember, Ketua MK Suhartoyo menyebut bahwa tidak ada konsekuensi apabila KPU molor dalam menjalankan putusan MK. Suhartoyo hanya meyakini bahwa KPU bisa menjalankan putusan MK tanpa melebihi deadline.

"Kalau sanksi tidak diatur di dalam putusan itu. Tapi, saya kira KPU akan melaksanakan putusan sesuai waktu yang diberikan itu, tidak akan lewat," katanya saat ditemui di Auditorium FH Unej, pekan lalu(14/6). (mau/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer