Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Realisasi Bansos di Jember Disindir, KENAPA?

R
Penulis: Radar Digital❯
PARIPURNA: Rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terkait realisasi program pemerintah daerah, di DPRD Jember.
PARIPURNA: Rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terkait realisasi program pemerintah daerah, di DPRD Jember.

SUMBERSARI, Radar Jember - Realisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah daerah menuai respons dari anggota dewan di Parlemen Jember.


Advertisement

Salah satunya dari Partai Gerindra yang tergabung dalam Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB).

Gerindra mengkritik realisasi bansos yang dinilai menjelang pilkada. Bansos dikritik agar tak digunakan untuk kepentingan pencitraan.

Seperti diketahui, Gerindra merupakan salah satu parpol pengusung pasangan Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun. Namun, kali ini akan mengusung calon dari partainya sendiri.

Advertisement

"Seperti halnya program bansos yang melekat pada OPD-OPD, baik dalam bentuk barang atau sembako, kami sangat tidak ingin program bansos dibuat hanya untuk sarana membangun pencitraan semata," kata Hasan Basuki, Ketua Fraksi GIB, dalam rapat paripurna di DPRD Jember, pekan lalu.

Menurut Basuki, sebagaimana arahan yang disampaikan KPK RI, pemerintah perlu menyampaikan data penerima bansos kepada DPRD sebagai salah satu bentuk pengawasan anggota dewan kepada eksekutif.

"Bukan kami yang harus mendatangi satu per satu OPD dan mengemis data bansos. Sekali lagi, mohon sampaikan seluruh data penerima bansos itu kepada kami, dan kami akan awasi saksama agar tepat sasaran dan manfaatnya," imbuhnya.

Advertisement

Bupati Hendy dalam paparannya saat rapat paripurna LPP APBD, pekan lalu, menyebut penyaluran insentif guru mengaji muslim dan nonmuslim sejak tahun 2023 sudah bukan berbentuk bansos lagi.

Melainkan berupa pemberian honorarium/insentif penyuluhan dan pendampingan.

"Hal itu sebagaimana arahan dari BPKP perwakilan Jatim. Sedangkan untuk dana bansos pada tahun 2024, karena masih tahun berjalan, maka akan kami tampung sebagai saran dan masukan dalam pelaksanaan di tahun ini," katanya, menjawab sindiran fraksi dari parpol pengusung pemerintahannya itu.

Namun demikian, Hendy menegaskan, realisasi bansos sejak awal diusulkan hingga dilakukan pembahasan senantiasa melalui proses di dewan serta disampaikan ke DPRD.

"Kan (bansos, Red) sudah diusulkan ke DPRD. Tidak ada bansos tahu-tahu tanpa usulan muncul sendiri. Pekerjaan fisik saya ubah jadi bansos, tidak ada itu," pungkasnya. (mau/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Liga Voli Indonesia (Livoli) dijadwalkan hadir di Jember pada 14–22 Desember 2026. GOR PKPSO Kaliwates disiapkan menjadi arena kompetisi voli nasional tersebut. Ini informasinya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer