
SUMBERSARI, Radar Jember - Eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jember baru saja mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Salah satu perda inisiatif dewan itu berangkat dari semangat keinginan untuk memajukan dan mengembangkan pondok pesantren. Terlebih pesantren yang menjalankan pendidikan formal.
Selama ini, lembaga pesantren dianggap banyak berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, pemerintah daerah dirasa perlu membantu memberikan dukungan kepada pesantren. Termasuk dukungan dalam bentuk bantuan anggaran, hibah, dan sejenisnya.
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menguraikan, meski secara aturan sudah ready, namun perda ini tak ujug-ujug bisa dijalankan. Menurutnya, faktor kekuatan anggaran yang diprediksi belum memungkinkan untuk direalisasikan tahun ini. "Kita lihat nanti kemampuan keuangan dan anggaran kita. Tapi, kalau menurut saya pribadi, sepertinya bisa efektif dimulai tahun depan," kata Halim.
Sekda Jember Hadi Sasmito juga menambahkan, Pemkab Jember memang memiliki kekuatan anggaran. Silpa APBD 2023 sekitar Rp 276 miliar juga akan digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan mendesak.
Menurutnya, belanja wajib harus dipenuhi pemda saat pembahasan Perubahan APBD 2024. Salah satunya beberapa belanja wajib dan mendesak, seperti gaji pegawai ASN maupun non-ASN. Serta beberapa belanja wajib di sektor kesehatan dan pendidikan. "Belanja-belanja wajib kita masih banyak. Tetapi, sisa selebihnya nanti kita bahas lagi di TAPD bersama Banggar. Esensi pembahasan PAPBD itu tak sekadar membahas Silpa. Tapi, membahas program kegiatan di tahun awal yang melekat di OPD, dan difokuskan untuk pelayanan publik, belanja wajib, serta infrastruktur. Jadi, nanti dinamikanya kita lihat bersama," kata pria yang juga mengetuai TAPD Pemkab Jember itu. (mau/c2/nur)



