
SUMBERSARI, Radar Jember - Kinerja para juru parkir (jukir) yang menarik retribusi parkir di lapangan tampaknya bakal menjadi atensi bersama.
Pasalnya, meski pemerintah daerah telah menaikkan tarif retribusi parkir hingga 100 persen, tapi pendapatannya justru belum memuaskan.
"Nah, itu koreksi untuk kami. Padahal aturannya baru saja kami naikkan," kata Bupati Jember Hendy Siswanto saat ditemui, belum lama ini.
Semangat pemerintah daerah yang ingin menggenjot pendapatan di bidang retribusi parkir daerah memang belum berjalan mulus. Meski bupati dan DPRD baru saja mengesahkan Perda tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Oktober 2023 lalu.
Hendy mengakui, soal kebocoran retribusi parkir ini juga kerap menjadi sorotan anggota dewan.
Menurut dia, pemerintah daerah hari ini memang sedang berupaya menjalankan regulasi baru penerapan tarif parkir tersebut.
Sehingga dianggap wajar jika banyak mendapatkan kritikan.
"Itu bagian koreksi kami. Kami mohon bantuan temen-temen untuk cek dan audit sama-sama ke para tukang parkir kita. Semuanya. Periksa aja semuanya. Karena temen-temen juga bayar ketika parkir kan," kata Hendy.
Data dari Dinas Perhubungan Jember, diketahui Pemkab Jember hanya memiliki sekitar 320 jukir yang tersebar di 17 titik/kecamatan, dari total 31 kecamatan se-Kabupaten Jember, yang semestinya sudah ada petugasnya.
Sementara, di beberapa kecamatan tertentu, pemkab belum memiliki petugas parkir.
Hal itu yang juga memengaruhi tingkat kebocoran pada sektor retribusi parkir ini.
Selain minimnya jukir di lapangan, lokasi parkir yang ditangani pemerintah daerah hanya berada di badan jalan dan area ruang milik jalan.
Sementara, area parkir yang masuk kawasan swasta/perorangan menjadi kewenangan penuh pihak pengelola.
Perolehan retribusi parkir dari pihak swasta inilah yang juga sulit dikontrol, karena sering kali tak diketahui berapa persen yang masuk ke Bapenda Jember.
Hendy menambahkan, pihaknya telah meminta OPD-OPD teknis yang menangani soal parkir dan retribusi agar terus mengevaluasi sistem penarikan dan pendapatan yang masuk ke daerah.
Supaya kebocoran retribusi dapat terus ditekan.
"Ini butuh kontrol memang, karena ini baru. Jadi, plus minusnya ada. Tetapi, semangat untuk memperbaiki itu ada," pungkas Hendy. (mau/c2/dwi)


