Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menerka Soal BUMDes di Jember, Ada yang Dimodali tapi Ditarik Lagi, Ini Tanggapan DPRD Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
caption

Ada yang Dimodali tapi Ditarik Lagi


Advertisement

ADA banyak motif pemerintah desa dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dari total 226 desa dan 22 kelurahan di Kabupaten Jember, dinamikanya jelas berbeda-beda dan terdapat pasang surut.

Ketua Komisi A DPTD Jember Tabroni menyebut, ada beberapa BUMDes yang dikelola serius, aktif, dan menghasilkan pendapatan asli desa (PAD).

Advertisement

Sebagian lainnya seperti hidup segan mati pun tak mau. Bahkan ada juga yang sengaja dialokasikan dana ke BUMDes, tetapi ditarik lagi untuk keperluan lain.

"Modusnya banyak. Kami beberapa kali melakukan inspeksi dan menemukan hal seperti itu. Ada BUMDes, ditaruh dana di situ, tapi uangnya ditarik lagi. Tujuannya agar dana desa terserap saja. Jadi, setiap pemerintah desa memiliki kepentingan berbeda-beda dalam pengelolaan BUMDes," urainya, Sabtu (8/6) lalu.

Tabroni menilai, pemerintah desa memiliki keleluasaan mengalokasikan dana sekian persen untuk BUMDes setiap tahunnya.

Advertisement

Dana tersebut bersumber dari APBDes yang diputuskan melalui musrenbangdes.

Anggaran untuk BUMDes itu dialokasikan untuk permodalan agar BUMDes bisa menjual potensi desa yang bernilai ekonomis. Baik potensi pariwisata, kuliner, handicraft atau home industry, maupun usaha-usaha lain di bidang produk dan jasa.

"Bukti keseriusan itu biasanya dapat dilihat pemerintah desanya sendiri. Siapa direktur yang menjalankan BUMDes itu, apa program atau skema usahanya, beserta pos-pos pendapatnya. Jadi, tidak sekadar BUMDes, lalu ada papan nama saja," beber Tabroni.

Lebih jauh, Tabroni melihat, keberadaan BUMDes sebenarnya cukup efektif. Selain untuk memutar perekonomian warga, juga dapat menyerap tenaga kerja, mengurai pengangguran, hingga menopang PAD desa.

Segala potensi itu dianggap Tabroni sudah harus ditangkap dan dipetakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember.

Sejauh, kata Tabroni, Komisi A memang belum mengetahui secara menyeluruh berapa jumlah BUMDes di Jember, dari yang aktif, mati suri, sampai yang BUMDes-BUMDes fiktif.

Dia mengharap DPMD Jember sudah memiliki data-data keberadaan BUMDes beserta kondisi pasang surutnya selama ini.

Tabroni pun merasa Komisi A perlu menggali lebih utuh terkait keberadaan BUMDes tersebut dengan berkoordinasi ke DPMD ataupun memanggilnya dalam RDP.

"Jadi, ini masukan buat kami. Kita memang butuh update keberadaan BUMDes itu ke DPMD. Harusnya DPMD punya kreasi lebih agar BUMDes bisa hidup dan eksis. Misalnya, mengadakan lomba agar semangatnya BUMDes itu hidup, dan yang menang itu mendapatkan reward dari bupati. Kami lihat selama ini belum ada dorongan dan upaya semacam itu. Jadi, ini memang PR kita dan harus didorong," pungkas legislator PDIP itu. (mau/c2/nur)

Advertisement

Advertisement
Advertisement