
SUMBERSARI, Radar Jember - Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 yang diganjar dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, rupanya mendapat respons tajam dari para legislator di Gedung DPRD Jember.
Hal itu diketahui saat rapat paripurna DPRD Jember dengan pandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Jember tahun 2023.
Rapat ini dilangsungkan di Gedung DPRD Jember, Kamis (6/6).
Saat itu, banyak fraksi melayangkan kritik atas raihan WTP dari BPK. Mayoritas anggota dewan mempertanyakan, bagaimana pemkab bisa mendapatkan WTP di tengah masalah keuangan yang dianggapnya ada beberapa yang belum klir.
"Kami mengapresiasi WTP itu, tapi kami juga menyangsikan predikat tersebut," kata Ardi Pujo Prabowo, Juru Bicara Fraksi Gerindra, saat paripurna itu.
Fraksi Gerindra menilai, hasil audit BPK menemukan kesalahan penganggaran dan realisasi pada belanja barang dan jasa sebesar Rp 18 miliar, yang seharusnya ditempatkan pada belanja modal.
Serta belanja modal sebesar Rp 5,1 miliar, yang seharusnya ditempatkan dalam belanja hibah.
"Kesalahan penempatan pos belanja ini sangat elementer, seharusnya tidak perlu terjadi. Ini menunjukkan lemahnya kecakapan administratif pemda yang berkaitan dengan APBD serta lemahnya kontrol dari TAPD," kata Ardi.
Kritik serupa juga datang dari Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jember Hadi Supaat.
Meski sempat mengapresiasi, menurut dia WTP banyak menyisakan catatan–catatan yang perlu dicermati bersama, untuk perbaikan pada tahun–tahun berikutnya.
"Kami tetap memandang perlu memberikan catatan kritis atas predikat WTP yang telah disandangkan kepada Pemkab Jember. Sehingga memang dalam praktiknya berkesesuaian, terbebas praktik pengelolaan anggaran yang korup, kolutif, dan nepotis," katanya.
Tak hanya kritikan dan masukan, beberapa fraksi ada pula yang mengapresiasi raihan WTP tersebut. Seperti Fraksi Nasdem, melalui ketua sekaligus juru bicaranya, David Handoko Seto.
"Kami mengapresiasi kinerja bupati beserta jajarannya yang kembali meraih predikat opini WTP pada penyampaian LKPD Tahun 2023. Tentunya hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan," pungkas David. (mau/c2/nur)



