
radar jember - ANGKA partisipasi pemilih dalam tiap kontestasi politik menjadi salah satu indikator suksesnya hajatan demokrasi di republik ini.
Nah, pada putaran pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jember nanti, ada kekhawatiran angka partisipasi pemilih di Kabupaten Jember menurun dibandingkan saat pelaksanaan pemilu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember Sigit Akbari menyebut demikian.
Menurut Sigit, ada perbedaan dinamika yang terjadi saat pelaksanaan pilpres dan pemilu kemarin dengan pilkada yang akan datang.
"Kalau kita bandingkan dengan pilpres, di mana saja kita bisa melakukan pemungutan suara. Masyarakat Jember juga memiliki mobilitas tinggi, di berbagai daerah, mereka tetap bisa mencoblos. Tetapi, orang dari luar Jember pun bisa mencoblos ke Jember. Kalau pilkada tidak demikian," urai dia.
Sigit mencontohkan, semisal ada salah satu warga Jember yang kebetulan merantau dan bekerja di luar pulau.
Dengan demikian, yang bersangkutan sudah tidak dapat menyalurkan hak politiknya lagi saat pilkada.
"Nah, ini kan tidak bisa. Di luar Jember saja mereka sudah tidak bisa mencoblos di pilkada. Ini satu hal yang menarik. Ternyata persentase partisipasi pemilih di pilkada bisa lebih rendah daripada saat di pilpres," bebernya.
Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, Bakesbangpol Kabupaten Jember sempat mencatat tingkat kehadiran pemilih pada Pemilu 2019 laku sekitar 75 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) 1.832.142 orang pemilih.
Sementara, pada Pemilu 2024 kemarin, sempat tercatat naik menjadi 79 persen dengan DPT 1.972.216 orang.
Meski begitu, Sigit merasa cukup percaya diri bahwa angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jember nanti akan lebih baik, atau minimal sama dengan saat pelaksanaan pemilu kemarin.
"Kalau ditanya target, namanya target, ya, kalau bisa 90 persen," imbuh mantan kepala BPBD Jember itu.
Sigit menambahkan, salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih itu dengan menyesuaikan pelaksanaan pilkada pada hari libur atau hari yang diliburkan.
Dia juga meminta kepada bos-bos perusahaan atau kantor yang memperkerjakan karyawan atau buruhnya agar tidak melarang mereka menyalurkan hak politiknya pada pilkada nanti.
"Karena itu, kami berharap nantinya seluruh pengusaha memberikan ruang kepada pekerja/karyawannya, tidak melarang mencoblos. Ini (tanggal pencoblosan pilkada, Red) adalah hari libur atau hari yang diliburkan," jelasnya. (mau/c2/nur)



