
radar jember - TANTANGAN pemerintah daerah yang berambisi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tampaknya tak semulus yang direncanakan.
Meski Pemkab Jember telah memiliki Perda tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang disahkan pada Oktober 2023, namun perda ini belum bisa berjalan optimal.
Lantaran kebocoran retribusi yang sulit dibendung di level bawah.
Ketua Komisi C DPRD Jember Budi Wicaksono menguraikan, skema tarif yang diterapkan pada regulasi yang baru terlalu tinggi. Hal itu juga dirasa memberatkan bagi masyarakat.
"Contohnya, parkir sepeda (motor, Red) itu yang dulunya Rp 1.000, menjadi Rp 2.000. Mobil yang dulunya Rp 2.000 menjadi Rp 4.000. Target retribusi itu terlalu tinggi. Masyarakat merasa keberatan itu," jelasnya ketika dikonfirmasi, Minggu (26/5).
Budi menilai, rendahnya target realisasi PAD dari sektor retribusi parkir tak lepas dari kebocoran di bawah.
Model pengawasan kepada juru parkir (jukir) beserta pengawas jukir yang bertugas menghimpun dana retribusi di bawah dinilai Budi sulit untuk diawasi. Akibatnya, kemungkinan retribusi bocor tak terhindarkan.
"Kebocoran itu terutama yang di bawah. Kalau yang dibawah sudah bocor, sampai ke atas itu pasti kecil setorannya," jelasnya.
Budi juga mengutarakan, kondisi demikian juga membuat target PAD pemkab yang seharusnya tinggi justru tercapai rendah.
Dia menyarankan agar pemerintah daerah memperketat sistem pengawasan di bawah dan menambah personel jukir yang memadai.
"Setoran dari pihak jukir terutama. Lalu, pada pengawas jukir. Dia juga ikut menarik retribusi, ya, sudah. Setoran tidak maksimal, akhirnya sampai atas kecil. Jadi, ya, sulit untuk mencapai target PAD itu," pungkas politikus Partai Nasdem itu. (mau/c2/nur)



