Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Porsi untuk Petani Belum Jelas, Begini Kata Sekda Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
“Dari penyerapan anggaran antara cash flow dan penyerapan APBD sampai bulan Oktober Jember masih aman.”  HADI SASMITO  Sekda Jember
“Dari penyerapan anggaran antara cash flow dan penyerapan APBD sampai bulan Oktober Jember masih aman.” HADI SASMITO Sekda Jember

radarjember.id - PEMERINTAH pusat telah mengucurkan anggaran segar kepada Pemkab Jember yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2024. Nilainya mencapai Rp 115.785.297.000.


Advertisement

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Hadi Sasmito mengungkapkan, dibandingkan dengan tahun lalu, DBHCHT Jember bertambah sekitar Rp 6 miliar.

Tahun 2023 Jember mendapat Rp 109 miliar, sedangkan tahun 2024 ini menjadi Rp 115.785.297.000.

Advertisement

“Jumlah DBHCHT 2024 yang diterima Jember lebih banyak ketimbang tahun 2023,” jelasnya saat ditemui di sela kegiatan Pekan Raya Jumerto, Jumat (17/5) lalu.

Tentu saja, dana besar itu berkat petani di Jember yang banyak menanam tembakau.

Namun demikian, porsi anggaran yang kembali kepada petani tidak sebesar itu.

Advertisement

Sebab, alokasi DBHCHT sebagian besar sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dalam pembagian DBHCHT tahun 2024 (baca grafis), ada beberapa porsi yang berbeda dengan tahun 2023.

Di antaranya bidang kesehatan di Dinas Kesehatan sebanyak 40 persen.

Lalu, di bidang kesejahteraan masyarakat sebanyak 50 persen yang terbagi menjadi dua.

Pertama, bidang kesejahteraan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP); serta Dinas Tenagakerja sebanyak 22,24 persen.

Selanjutnya, bidang kesejahteraan yang dialokasikan khusus untuk Dinas Sosial sebanyak 28,31 persen sesuai dengan PMK. Selain bidang kesejahteraan, bidang penegakan hukum terjatuh enam persen dengan OPD pengampu Satpol PP.

Terakhir ada bidang prioritas daerah yang akan difokuskan pada sektor pendidikan sebanyak Rp 4.100.000.000.

Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan, dana DBHCHT 2024 yang akan dialihkan kepada petani masuk dalam bidang kesejahteraan.

Dalam hal itu, DTPHP dan Disnaker Jember bakal berkolaborasi untuk memberikan perhatian lebih kepada petani melalui dana DBHCHT sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan.

“Perhatian lewat DBHCHT yang diberikan kepada petani bisa dalam bentuk iuran BPJS Ketenagakerjaan atau program lain yang ada di DTPHP,” imbuhnya.

Sementara itu, berapa besaran porsi DBHCHT 2024 untuk petani masih belum diketahui. Sebab, saat dikonfirmasi Kepala DTPHP Jember Imam Sudarmaji belum memberikan jawaban terkait hal tersebut.

Namun, jika melihat pada tahun 2023, perhatian kepada petani melalui DBHCHT cukup minim.

Tetapi, saat ini lewat dana DBHCHT Pemkab Jember memberikan jaminan ketenagakerjaan.

Selain itu, berbagai bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk juga diberikan berkat DBHCHT. (qal/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Panen Tembakau Lumajang Banjir Cuan! Rajangan Kasturi Meroket Tembus Rp60 Ribu per Kilogram

Panen Tembakau Lumajang Banjir Cuan! Rajangan Kasturi Meroket Tembus Rp60 Ribu per Kilogram

Musim panen tembakau di Lumajang tahun ini membawa berkah berkat kualitas yang baik serta lonjakan harga jual hingga Rp60 ribu per kilogram.

Tembakau Lumajang Hasilkan Kualitas Unggul meski Sebagian Kecil Lahan Terdampak Kekeringan

Tembakau Lumajang Hasilkan Kualitas Unggul meski Sebagian Kecil Lahan Terdampak Kekeringan

Musim kemarau meningkatkan kualitas panen tembakau di Lumajang, meski DKPP mencatat kurang dari 7 persen lahan masih terkendala keterbatasan air bersih.

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer