Data Terpadu Masih Halu, Dewan Sebut Program Jember Keren Malah Jadi Penghambat, KOK BISA?

SUMBERSARI, Radar Jember - Status Universal Health Coverage (UHC), hingga kini belum klir. Sebab, jumlah peserta dan keaktifan masih belum mencapai ambang batas minimal yang ditentukan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan masih bergelut dengan data, karena ternyata belum ada keterpaduan.
Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, adanya program Jember Pasti Keren (JPK) juga dinilai membuat UHC sulit diraih. Menurutnya tidak jarang masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS kelas II, karena program itu, lebih memilih tidak membayar iuran secara mandiri. Padahal seharusnya, jika sudah terdaftar mereka tetap harus melanjutkan. “Mutasi itu yang harus diperhitungkan, kami juga tekankan masyarakat terlayani dengan baik,” imbuhnya.
Melihat capaian rendah itu, dia mengaku akan memanggil tiga rumah sakit, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan hingga Dinas Sosial. Hal itu bertujuan untuk menjalin sinergi yang baik. Terlebih usulan untuk menjadi penerima BPJS Kesehatan yang berasal dari pusat JKN tidak mudah.
Dikonfirmasi terkait pendataan yang tak kunjung usai, Ardi menegaskan Jember belum memiliki satu data terpadu (one data). Padahal jika hal tersebut sudah ada, proses mendapatkan UHC dianggap lebih cepat, karena tidak perlu dilakukan verifikasi dan pendataan secara berulang.
“Dipilah dulu tingkat kemiskinan berapa, kemiskinan ekstrim berapa yang tidak mampu berapa. Sehingga anggaran yang dibutuhkan setiap tahun berapa dapat diketahui,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Jember Yessy Novita menyampaikan, tingkat keaktifan peserta BPJS kesehatan di Jember masih 72 persen. Sementara capaian kepesertaan terbaru, dia mengaku belum dapat menyebutkan. Dengan dalih harus melihat update data terbaru terlebih dahulu.
Sementara untuk meraih UHC dibutuhkan minimal 98 persen dari seluruh masyarakat Jember menjadi peserta BPJS Kesehatan, dengan tingkat keaktifan minimal 75 persen. “Kami masih melakukan validasi dan cleansing data dengan OPD terkait,” imbuhnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Jember dr Koeshar Yudyarto mengatakan, tingkat kepesertaan BPJS masyarakat Jember masih berada di angkat 70 persen. Keberadaan JPK juga dinilai membantu diraihnya UHC, karena akan dilakukan skrining masyarakat yang mampu dan yang miskin. “Kalau mampu, kami sarankan jadi peserta BPJS secara mandiri,” pungkasnya. (ham/fid)



