
SUMBERSARI, Radar Jember - Selama tahun 2023, ada banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pemerintah daerah yang digarap melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu terlampir dalam dokumen rekomendasi LKPJ setebal 46 halaman saat diserahkan DPRD kepada bupati, Kamis (25/4).
Beberapa catatan yang menonjol saat itu para legislator mengkoreksi kinerja OPD selama periode tahun 2023.
Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemkab Tahun 2023, tercatat sebesar 66,61 dan masuk dalam kategori B meningkat dibandingkan tahun 2022 lalu yang sebesar 62,28.
Juru bicara DPRD Jember Mufid menyebut, jika mengikuti standar penilaian dari Kementerian PANRB, capaian nilai tersebut dinilai masih menggambarkan peran Pemkab Jember melalui kepemimpinan bupati hanya mampu melakukan peningkatan komitmen dan manajemen kinerja pada 1/3 unit kerja.
Terutama di level utama, yaitu kepala dinas.
"Artinya, manajemen kinerja dan penerapan ukuran target kinerja di bawah kepala dinas/badan, kepala bidang maupun koordinator bagian, yang menjadi garda terdepan dalam inovasi perencanaan dan pelaksanaan program, secara kinerja belum maksimal," kata Mufid saat membacakan rekomendasi LKPJ Bupati.
Mufid menjabarkan, hal itu mengindikasikan bahwa banyak ketercapaian indikator dan target kinerja yang menjadi target daerah masih lemah.
Baik dalam eksekusi program maupun kegiatan yang dijalankan oleh peran kerja di bawah kepala dinas atau kepala OPD.
"Perlu jadi koreksi, apakah peran kepala dinas yang belum optimal dalam mendorong kinerja bawahannya, atau memang para bawahan di kepala dinas yang memang tidak maksimal dalam meningkatkan kinerja dan inovasi programnya? Atau lebih buruk lagi, para bawahan masih belum loyal dan sepenuh hati dalam bekerja untuk mencapai Jember yang katanya lebih keren?" tanya Mufid.
Lebih lanjut, kondisi itu dianggap dewan bahwa kerja kepala dinas ke bawahannya masih sekedar tugas rutin dan miskin terobosan maupun inovasi program.
"Padahal dibandingkan dengan daerah lainnya pegawai di Pemkab Jember tunjangan tambahan penghasilan (TPP) lainnya lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Namun, masih miskin inovasi dan terobosan dalam pencapaian kerjanya," imbuhnya.
Di akhir, dewan juga meminta momen penyampaian LKPJ ini tak dianggap sebagai penyampaian klaim keberhasilan atas kerja-kerja pemerintah.
Namun, harus ada upaya serta evaluasi yang menyertainya. (mau/c2/nur)



