Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Status UHC di Jember Belum Klir, Ini Data Perkembangan UHC Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
Ilustrasi UHC/ Reza Arjiansyah for Radar Jember
Ilustrasi UHC/ Reza Arjiansyah for Radar Jember

PATRANG, Radar Jember - Hingga saat ini, Jember belum mendapatkan status universal health coverage (UHC).


Advertisement

Sebab, masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum mencapai 98 persen dari jumlah penduduk.

Untuk mempercepat capaiannya, pemkab membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Tujuannya agar bulan depan status itu sudah bisa diraih.

Diketahui UHC merupakan sistem penjamin kesehatan yang memastikan warga mendapatkan pelayanan yang adil pada pelayanan kesehatan.

Advertisement

Salah satu manfaatnya adalah setiap masyarakat yang ada di suatu daerah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Termasuk mereka yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Meskipun sebenarnya pemkab sudah membuat program pengobatan gratis di rumah sakit daerah yang ada.

Advertisement

Kepala Bagian Umum, SDM, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Jember Fuad Manan mengatakan, capaian kepesertaan BPJS seluruh masyarakat di Jember kurang lebih 72 persen.

Sementara, untuk mendapatkan status UHC, salah satu indikator yang harus terpenuhi adalah cakupan peserta BPJS mencapai 98 persen.

“Dengan keaktifan peserta di angka minimal 75 persen,” imbuhnya.

Untuk mencapainya, upaya yang sedang dilakukan adalah pemadatan data kepesertaan.

Untuk memastikan data orang yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan benar-benar tepat sasaran. Status tersebut ditargetkan bisa diraih bulan depan.

“Kami optimistis itu bisa tercapai,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Hendro Soelistijono mengatakan, untuk mendongkrak capaian kepesertaan BPJS, salah satu upayanya adalah mengambil anggaran dari APBD untuk mengaver warga yang belum menjadi peserta.

Selain itu, dia mengaku bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyisir seluruh karyawan di perusahaan swasta, untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2022, semua perusahaan wajib untuk membiayai karyawannya sebagai anggota BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, dia juga menyebut akan bekerja sama dengan aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Dinkes, untuk ikut membantu membayarkan iuran bagi warga yang membutuhkan.

Bahkan jika memungkinkan, CSR perusahaan juga diminta disalurkan untuk ikut membantu membayarkan iuran BPJS Kesehatan warga miskin yang belum terdaftar dan tidak terkaver APBD.

“Kami juga akan bekerja sama dengan Baznas Jember, mungkin ada anggaran dari sana juga nanti,” imbuhnya.

Pemkab Jember sebenarnya sudah memiliki program J-Pasti Keren untuk menjamin masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang baik.

Hal tersebut juga dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, aturan dalam perpres mewajibkan seluruh daerah untuk mendapatkan UHC, dengan syarat minimal 98 persen dari jumlah penduduk terdaftar sebagai peserta jaminan sosial.

Hendro juga menegaskan status UHC ditargetkan bisa diraih bulan depan. Upaya untuk mempercepatnya adalah dengan dibentuknya satgas UHC dan J-Pasti Keren oleh Bupati Hendy Siswanto.

Tim itu terdiri atas enam organisasi perangkat daerah, yakni Dinkes, Dispenduk, Dinsos, Disnaker, DPMPTSP, dan BKPSDM, serta tiga rumah sakit daerah, hingga BPJS Kesehatan Jember.

“Kalau rencana kami, kemungkinan Mei bulan depan sudah tercapai UHC. Ini butuh koordinasi yang intens,” pungkasnya. (ham/c2/fid)

Seputar Perkembangan UHC di Jember

Syarat                                   : Minimal 98 Persen Cakupan Peserta

Cakupan Peserta BPJS di Jember     : Masih 72 Persen

Targetkan Bulan Depan               : Dapat Status UHC

Pemkab                               : Bentuk Satgas UHC dan J-Pasti Keren

Tujuan                         : Padatkan Data Penerima Jaminan Sosial

Anggota Satgas UHC dan J-Pasti Keren

  1. Dinas Kesehatan (Dinkes)
  2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)
  3. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
  4. Dinas Sosial (Dinsos)
  5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
  7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jember
  8. Rumah Sakit Daerah dr Soebandi
  9. Rumah Sakit Daerah Balung
  10. Rumah Sakit Daerah Kalisat

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Pasar Tanjung tidak hanya sekadar direvitalisasi fisiknya, tetapi diangkat kelasnya agar memiliki standar kenyamanan layaknya pusat perbelanjaan modern. Kendati demikian, karakteristik historis bangunan tetap dijaga ke

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Lembaga ulama ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi segelintir pelaku usaha tidak boleh memakan tumbal keselamatan publik.

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Ia meyakinkan Pemkab Jember bertekad merumuskan titik tengah agar kepentingan kedua kubu dapat terakomodasi dengan baik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer