Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Cara Kawan PMI Jember, Beri Pemahaman, Cegah PMI Berangkat secara Ilegal

R
Penulis: Radar Digital❯
“Kami beri pemahaman pekerja migran yang benar seperti apa. Kalau mau pergi ke luar negeri persyaratannya apa saja,” Chendra Hera Lesta Ketua Kawan PMI Jember
“Kami beri pemahaman pekerja migran yang benar seperti apa. Kalau mau pergi ke luar negeri persyaratannya apa saja,” Chendra Hera Lesta Ketua Kawan PMI Jember

PEKERJA migran Indonesia (PMI) membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Sayangnya, banyak masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri secara nonprosedural atau ilegal.


Advertisement

Akibatnya, tak jarang yang mengalami masalah dan harus dipulangkan.

Untuk mencegah hal tersebut terus terjadi di Jember, berbagai pihak di Kota Tape, termasuk Kawan PMI Jember, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga lapisan terbawah.

Ketua Kawan PMI Jember Chendra Hera Lesta mengatakan, sebagai relawan, hal yang bisa dilakukan untuk mencegah PMI ilegal asal Jember semakin banyak adalah sosialisasi. Hal tersebut juga dilakukan bersama sejumlah pihak terkait.

Advertisement

Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember.

“Kami beri pemahaman pekerja migran yang benar seperti apa. Kalau mau pergi ke luar negeri persyaratannya apa saja,” katanya.

Komunitas relawan yang berdiri sejak Agustus tahun lalu ini merupakan ujung tombak dari Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI). Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di setiap daerah.

Advertisement

Harapannya angka PMI ilegal dapat ditekan. Diketahui ribuan bahkan jutaan orang dari Indonesia bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Jumlah tersebut memang tidak dapat dipastikan sepenuhnya, karena mereka tidak tercatat di pemerintahan maupun lembaga resmi lainnya.

Jika terdapat warga yang diketahui berangkat secara ilegal, menurut Chendra, biasanya mereka akan memberikan pemahaman kepada keluarga dan pekerja.

Khususnya terkait risiko yang bisa saja terjadi. Jika tidak melewati prosedur yang berlaku, maka kejadian tidak terduga bisa saja terjadi.

Mengingat tidak ada perjanjian resmi antara pekerja dengan perusahaan yang menerimanya.

Pria yang akrab disapa Chendra ini juga menyebut, masih banyak ditemukan lembaga penyalur ilegal.

Tidak hanya di Jember, hal tersebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun sebenarnya sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk mencegah hal itu.

Tak jarang pula oknum penyalur yang sudah diamankan oleh pihak berwajib.

Selain itu, dia juga mengatakan, apabila mengetahui PMI ilegal yang bermasalah di luar negeri, hal pertama yang dilakukan adalah mencari identitas korban kepada keluarganya secara langsung.

Sebelum ditindaklanjuti kepada perusahaan penyalur, untuk memastikan lokasi dan kondisi yang bersangkutan.

Sebelum dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan BP2MI.

“Kemudian, diteruskan ke KBRI yang ada di luar negeri. Setelah itu ditelusuri dengan berkas yang kami kumpulkan,” pungkasnya. (ham/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer