
JUMLAH pekerja migran Indonesia (PMI) di Jember cukup signifikan.
Terdapat kurang lebih seribu orang PMI yang berangkat secara legal.
Sementara, ribuan lainnya nonprosedural. Sayangnya, tak semua memiliki keberuntungan yang sama, karena juga terdapat banyak yang bermasalah bahkan sampai meninggal dunia.
Sekretaris Pertakina Jember Anik Artiasih mengatakan, regulasi pembuatan Perda Perlindungan PMI penting untuk segera dibuat.
Sebab, pemerintah daerah (pemda) merupakan lembaga besar yang melindungi serta menaungi.
Selain itu, pemda juga bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan atensi dari pemerintah pusat.
Regulasi pembuatan Perda Perlindungan PMI yang perlu dimasukkan di antaranya tata cara atau alur menjadi PMI yang legal, sehingga mempermudah warga yang berkeinginan bekerja ke tanah perantauan.
Selain itu, mewadahi lembaga resmi yang menaungi pemberangkatan TKI, dan yang paling utama adalah aturan-aturan yang dapat melindungi PMI.
“Perda perlindungan PMI sangat perlu untuk segera dibuat,” ucapnya.
Dikatakan, peran pemerintah seharusnya dapat merespons dengan cepat dalam menangani masalah PMI.
Sebab, pemerintah daerah merupakan akses utama bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan.
Selain itu, perlu juga menuntaskan persoalan pemberangkatan PMI yang ilegal, sehingga warga yang berasal dari Jember mudah dikoordinasikan.
Anik menyebut, banyaknya warga yang berangkat secara ilegal tentu menjadi tantangan pemerintah.
Sebab, mereka yang berangkatnya ilegal secara kemanusiaan juga perlu mendapatkan perlindungan.
Oleh sebab itu, regulasi perda perlu segera dibuat.
Terakhir, semua proses pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus digencarkan agar PMI yang berangkat seluruhnya legal.
“Kalau ada penyalur yang nakal, sampaikan informasi kepada Disnaker, Kawan PMI, atau organisasi yang fokus di bidang migran,” jelasnya. (mg2/c2/nur)



