Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Pekerja Migran, Ini Kata Sekretaris Pertakina Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
PMI FOR RADAR JEMBER  TERUS BERDATANGAN: Petugas PMI Kabupaten Jember menerima dan menyalurkan bantuan dari para donatur. Bantuan disalurkan melalui PMI ke korban gempa Lombok.
PMI FOR RADAR JEMBER TERUS BERDATANGAN: Petugas PMI Kabupaten Jember menerima dan menyalurkan bantuan dari para donatur. Bantuan disalurkan melalui PMI ke korban gempa Lombok.

JUMLAH pekerja migran Indonesia (PMI) di Jember cukup signifikan.


Advertisement

Terdapat kurang lebih seribu orang PMI yang berangkat secara legal.

Sementara, ribuan lainnya nonprosedural. Sayangnya, tak semua memiliki keberuntungan yang sama, karena juga terdapat banyak yang bermasalah bahkan sampai meninggal dunia.

Sekretaris Pertakina Jember Anik Artiasih mengatakan, regulasi pembuatan Perda Perlindungan PMI penting untuk segera dibuat.

Advertisement

Sebab, pemerintah daerah (pemda) merupakan lembaga besar yang melindungi serta menaungi.

Selain itu, pemda juga bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan atensi dari pemerintah pusat.

Regulasi pembuatan Perda Perlindungan PMI yang perlu dimasukkan di antaranya tata cara atau alur menjadi PMI yang legal, sehingga mempermudah warga yang berkeinginan bekerja ke tanah perantauan.

Advertisement

Selain itu, mewadahi lembaga resmi yang menaungi pemberangkatan TKI, dan yang paling utama adalah aturan-aturan yang dapat melindungi PMI.

“Perda perlindungan PMI sangat perlu untuk segera dibuat,” ucapnya.

Dikatakan, peran pemerintah seharusnya dapat merespons dengan cepat dalam menangani masalah PMI.

Sebab, pemerintah daerah merupakan akses utama bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan.

Selain itu, perlu juga menuntaskan persoalan pemberangkatan PMI yang ilegal, sehingga warga yang berasal dari Jember mudah dikoordinasikan.

Anik menyebut, banyaknya warga yang berangkat secara ilegal tentu menjadi tantangan pemerintah.

Sebab, mereka yang berangkatnya ilegal secara kemanusiaan juga perlu mendapatkan perlindungan.

Oleh sebab itu, regulasi perda perlu segera dibuat.

Terakhir, semua proses pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus digencarkan agar PMI yang berangkat seluruhnya legal.

“Kalau ada penyalur yang nakal, sampaikan informasi kepada Disnaker, Kawan PMI, atau organisasi yang fokus di bidang migran,” jelasnya. (mg2/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer