Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WADUH! Ada Ribuan Warga Jember Nganggur, Ini Permintaan DPRD Jember, Berikut Datanya

R
Penulis: Radar Digital❯
KURANGI PENGANGGURAN: Para pencari kerja saat Jember Job Fair di Balai Serbaguna Kaliwates, beberapa waktu lalu. Namun, lowongan bagi pencari kerja dari kaum disabilitas sangat
KURANGI PENGANGGURAN: Para pencari kerja saat Jember Job Fair di Balai Serbaguna Kaliwates, beberapa waktu lalu. Namun, lowongan bagi pencari kerja dari kaum disabilitas sangat

SUMBERSARI, Radar Jember - Selama tahun 2023, Pemkab Jember mencatat adanya penurunan pada tingkat pengangguran terbuka (TPT).


Advertisement

Hal itu disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto dalam kesempatan rapat paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati 2023 di gedung DPRD Jember.

Bupati Hendy menyebut, penduduk usia kerja atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Jember pada Agustus 2023 sebesar 2,06 juta orang. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2022.

"Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, terdapat 1,48 juta orang atau 72,3 persen penduduk angkatan kerja. Sedangkan dari jumlah angkatan kerja tersebut terdapat 1,429 juta orang atau 95,94 persen bekerja dan 60 ribu orang atau 4,01 persen pengangguran," kata Hendy saat membacakan nota LKPJ-nya.

Advertisement

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jember pada Agustus 2023 tercatat sebesar 4,01 persen. Angka itu mengalami penurunan 0,05 persen dibandingkan Agustus 2022.

"Secara makro besaran TPT di Kabupaten Jember Tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 4,88 persen dan TPT nasional sebesar 5,32 persen," jelas Hendy.

Selain menguraikan soal angka pengangguran, Hendy juga memberikan paparan soal ketenagakerjaan di Jember, selama 2023 lalu.

Advertisement

Menurut dia, dalam upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember telah melakukan sejumlah upaya.

Di antaranya, Job Fair 2023 yang bekerja sama dengan 46 perusahaan, publikasi tentang lowongan pekerjaan, layanan aplikasi Kartu Pencari Kerja Elektronik (E-Kapeka), layanan aplikasi Si Gaja (Sistem Informasi Ketenagakerjaan), hingga Sosialisasi Pro Garuda (Program Gagasan dan Ruang Dialektika) sebagai informasi bekerja aman ke luar negeri untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural.

"Sesuai laporan informasi penempatan tenaga kerja terdapat sebanyak 3.898 orang pencari kerja yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan dan melaporkan diri melalui aplikasi E-Kapeka yang terdiri atas antar kerja lokal (AKL) sejumlah 1.856 orang, dan antar kerja antar negara (AKAN) sejumlah 2.042 orang," beber Hendy.

Selain itu, Hendy juga menyebut salah satu keberhasilan pengawalannya di bidang ketenagakerjaan yakni perihal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2024 yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 2.665.392.

"Hasil ketentuan ini telah disosialisasikan dan telah mendapat tanggapan dari perusahaan di Kabupaten Jember. Penerapan UMK tersebut ditekankan kepada perusahaan yang memiliki kesanggupan untuk membayar upah sesuai standar UMK dan dikecualikan bagi usaha kecil," kata Hendy.

Persoalan ketenagakerjaan ini juga mendapat respons dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo.

Dia mempertanyakan J-Berteman, salah satu program Pemkab Jember yang sempat digaungkan Bupati untuk menekan angka pengangguran dalam jumlah cukup lumayan. Mencapai belasan ribu. Namun, program itu rupanya diurungkan.

"J-Berteman ini pernah dideklarasikan pascapandemi Covid-19, ternyata tahun 2020 sama sekali tidak bisa diakses. Padahal program ini semangatnya agar bisa menekan angka pengangguran kita, tapi ternyata batal. Jadi, mohon ini agar tidak terulang kembali," kata Ipung, sapaan akrab Edy Cahyo.

Selebihnya, Ipung meminta 94 ragam prestasi yang diraih Pemkab Jember itu juga diimbangi dengan evaluasi besar-besaran pada program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, ada banyak program yang melekat pada 9 program unggulan bupati yang luput dan kurang maksimal.

“Contohnya soal J-Berteman, perlu dievaluasi,” katanya. (mau/c2/nur)

GRAFIS:

Data Ketenagakerjaan per Agustus 2023:

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)      : 2,06 juta jiwa.

Penduduk angkatan kerja   : 1,48 juta atau 72,3 persen.

Penduduk yang bekerja       : 1,429 juta atau 95,94 persen.

Pengangguran           : 60 ribu atau 4,01 persen.

Pengangguran turun     : 0,05 persen dibanding Agustus2022.

SUMBER: LKPJ Bupati Jember

GRAFIS:

Upaya Pemkab dan Disnaker Jember:

  1. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.
  2. Job fair 2023 bekerja sama dengan 46 perusahaan.
  3. Publikasi tentang lowongan pekerjaan, layanan aplikasi Kartu Pencari Kerja Elektronik (E-Kapeka), layanan aplikasi Si Gaja (Sistem Informasi Ketenagakerjaan), hingga Sosialisasi Pro Garuda (Program Gagasan dan Ruang Dialektika).
  4. Informasi bekerja aman ke luar negeri untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural.

SUMBER: LKPJ Bupati Jember

Advertisement

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer