
SUMBERSARI, Radar Jember – Semangat pemerintah daerah untuk menggenjot pendapatan di bidang retribusi parkir daerah tampaknya belum berjalan mulus.
Padahal, Pemkab Jember telah memiliki Perda tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang disahkan Oktober 2023 lalu.
Namun, perda ini belum bisa berjalan optimal, khususnya di bidang pendapatan sektor retribusi parkir.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember Agus Wijaya mengungkapkan, Perda PDRD tersebut memiliki semangat yang cukup bagus untuk menggenjot sektor pendapatan asli daerah (PAD), termasuk retribusi parkir.
Jika mengaca pada ketentuan parkir tahun sebelumnya, pemkab masih bekerja sama dengan satlantas yang pembayarannya dibebankan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Namun, aturan baru itu sudah tidak demikian. Pemerintah melakukan penarikan sendiri secara konvensional ke pemilik kendaraan atau pengguna jalan.
“Plus minusnya jelas ada. Kelebihannya retribusi kita naik tarifnya, kekurangannya bahwa dikerjakan oleh juru parkir yang memiliki kekurangan dari sisi SDM (sumber daya manusia) yang terbatas. Hanya ada 320 tenaga juru parkir (jukir),” kata Agus ketika dikonfirmasi, kemarin (3/4).
Agus juga mengakui bahwa keterbatasan petugas parkir di lapangan itu juga menjadi celah kebocoran pendapatan daerah.
Menurutnya, jika berkaca pada kota-kota besar, seperti Semarang, Surabaya, atau Solo, semuanya telah memiliki petugas penarik atau jukir mencapai 1.000 orang lebih.
Sementara, petugas jukir di Jember hanya ada orang. Itu pun hanya tersebar di 17 kecamatan.
“Ini kendala kita di lapangan. Jadi, dari total 31 kecamatan itu, kita hanya menaruh juru parkir di 17 kecamatan, dengan total 320 petugas tersebut. “Nah, ini titik lain yang belum ada petugasnya itu kekurangan kita, sehingga terjadilah kebocoran retribusi kita, karena tidak ditarik oleh petugas dari pemda,” jelas Agus.
Perda PDRD itu juga mengatur lokasi parkir yang ditangani pemerintah daerah, yakni berada di badan jalan dan area ruang milik jalan.
Sementara, area parkir yang masuk kawasan swasta/perorangan, menjadi kewenangan penuh pihak pengelola.
Perolehan parkir dari pihak swasta ini mereka hanya dibebankan membayar pajak 30 persen ke Bapenda Jember.
“Jadi, mereka narik berapa pun, setornya sekitar 20 sampai 30 persen. Detailnya di Bapenda Jember itu,” imbuh Agus.
Sejauh ini pemerintah daerah memang belum menetapkan target resmi melalui retribusi parkir ini.
Agus mengakui bahwa target pendapatan retribusi parkir selama 2024 ini memang belum ditetapkan, karena sedang masa transisi dari parkir berlangganan menuju tidak dengan berlangganan.
“Yang pasti, kenaikan tarif itu jelas ada. Jika sebelumnya kendaraan roda dua itu seribu, kini menjadi dua ribu. Roda empat pun demikian, sebelumnya dua ribu menjadi empat ribu. Jadi kenaikannya 100 persen,” imbuhnya.
Sebelumnya, saat pengesahan Perda PDRD ini Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkapkan bahwa dengan perda itu ke depan diharapkan Pemkab Jember akan memiliki keleluasaan lebih untuk penarikan retribusi dari berbagai sektor.
Termasuk di antaranya sektor parkir.
“Dengan plafon anggaran kita yang mencapai Rp 4,2 triliun ini, harapannya nanti ada penambahan dari pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah. Karena esensi dari perda ini (PDRD, Red) adalah memberi insentif pajak bagi para pelaku usaha wajib pajak yang nantinya juga kembali untuk masyarakat. Tujuannya supaya para pelaku usaha bisa mempertahankan usahanya, sehingga meringankan beban masyarakat Jember juga,” kata Hendy. (mau/c2/nur)


