Polemik Kopi Robusta Milo Pace Jember, Camat hingga Dinas Tak Tahu tentang TKD

PACE, Radar Jember – Nasib kopi robusta Milo Pace yang sempat dipatenkan sebagai varietas unggulan dan khas milik Kabupaten Jember tampaknya benar-benar tinggal cerita.
Konflik yang tersulut antara pihak penyewa dengan Pemerintah Desa Pace, Kecamatan Silo, ini membuat varietas baru yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Pertanian RI pengembangannya berpotensi dari nol lagi.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember Imam Sudarmadji mengaku tak tahu bahwa konflik itu disulut karena penggunaan lahan kopi yang ternyata di area Tanah Kas Desa (TKD) Pace.
Bahkan Imam mengaku beberapa kali mengunjungi lokasi kebun kopi di TKD itu untuk proses pendaftaran varietas unggulnya, tanpa mengetahui status lahannya.
"Kami sering turun ke lokasi, dan belum mengetahui jenis tanah itu ternyata TKD," katanya saat rapat dengar pendapat di Banmus DPRD Jember, Senin malam (25/3).
Meski begitu, Imam tak bisa berbuat lebih. Ia hanya menyebut bahwa setelah pembabatan itu, maka varietas kopi Milo Pace harus dimulai dari nol lagi.
“Kami kawal untuk pemulihan tanamannya, meski butuh waktu lama. Kami kawal lagi bersama tim Puslit bahwa varietas ini masih sama dengan sifat asli, karena saat pendaftaran, varietas ini boleh dilepas setelah dua tahun. Jadi, ini butuh waktu lagi," kata Imam.
Tak hanya Imam, Camat Silo Joni Pelita Kurniawansah juga mengaku sama. Dia mengaku tak tahu perihal status lahan TKD yang digunakan pengembangan varietas kopi Milo Pace tersebut.
"Saya juga baru tahu kalau ternyata tanah itu TKD," akunya saat RDP gabungan, malam itu.
Joni mengaku sempat berupaya memediasi konflik antara Kepala Desa Pace Muhammad Farohan dengan pihak penyewa TKD, Hasan.
Sebab, sebelumnya pemerintah desa sempat melayangkan tiga kali surat peringatan kepada Hasan, sebelum akhirnya dilakukan pembabatan.
“Saya sudah berupaya melakukan penyelamatan varietas ini, tapi gagal," katanya.
Di sela-sela RDP gabungan itu, Komisi A dan Komisi B telah menyerap semua informasi yang ada dan menindaklanjutinya dengan mendisposisikan perkara tersebut ke Komisi A. "Kami akan menindaklanjuti ke Dispemasdes serta inspektorat dan camat. Karena camat fungsinya sebagai kepanjangan bupati, melakukan pembinaan kepada kepala desa," kata Anggota Komisi A, Alfan Yusfi.
Secara terpisah, Kades Pace Muhammad Farohan mengaku tidak mengetahui apabila kopi di lahan TKD yang dibabat adalah varietas baru dan sedang dikembangkan. Informasi itu, kata dia, diketahui dari media sosial yang ramai setelah penebangan yang dilakukan. “Saya tidak tahu kalau ada varietas kopi baru di desa ini. Tahunya dari medsos setelah pembersihan,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.
Dijelaskan, tak ada satu pun yang memberi tahu dia soal varietas kopi Milo Pace itu. Bahkan sesaat sebelum keputusan pembabatan itu dilakukan. Menurutnya, perangkat desa yang lain pun tak mengetahui. “Kalau tahu ada varietas baru, akan kami kelola. Saya punya BUMDes dan akan kami lestarikan,” tuturnya.
Farohan menyesalkan tak ada siapa pun yang memberi tahu mengenai varietas itu kepadanya.
Termasuk Hasan yang dikatakan mengembangkan sendiri tanpa membagi ke petani lain.
“Kalau itu benar-benar bibit unggul, harusnya dibagi-bagi agar ada kesejahteraan masyarakat, kalau memang bagus,” ujar kades yang sudah menjabat tiga periode itu.
Kopi Milo Pace, terangnya, akan tetap dilestarikan oleh desa. Ratusan batang sisa tebangan masih utuh akarnya. Pembersihan yang dilakukan tidak menebang habis, namun masih menyisakan akar.
Sehingga, kata dia, masih ada peluang untuk melestarikannya kembali.
“Siapa pun bisa menanam, nanti akan kami bagi entresnya kepada petani di Desa Pace,” jelasnya.
Saat ini, penyewa TKD yang baru diminta Farohan untuk tetap mempertahankan tanaman kopi yang ada.
Dia menargetkan akan membagi entres kepada para petani apabila sudah tumbuh kembali. Setelah entres bisa dibagikan, pihaknya kemudian akan membabat habis tanaman kopi yang ada di TKD tersebut. Dengan alasan ditakutkan ada keberatan pada penyewa yang baru.
“Kalau dibutuhkan, kami juga akan melibatkan peneliti,” kata Farohan. (mau/sil/c2/dwi)



