
SEMENTARA itu, langkah untuk mengantisipasi perusahaan nakal yang enggan membayarkan THR kepada karyawan mesti dilakukan. Apalagi ada pengalaman tahun sebelumnya sampai pecah aksi buruh. Disnaker pun membentuk tim deteksi dini hingga membuat posko aduan agar tidak ada perusahaan yang abai terhadap kewajibannya.
Tim deteksi dini yang dibentuk melibatkan berbagai unsur dengan harapan tidak terjadi konflik karena persoalan THR maupun pengupahan lain. Di antaranya serikat pekerja pengusaha, ahli hukum, instansi terkait seperti satpol PP, hingga aparat penegak hukum (APH). "Polisi, jaksa, dan kodim kami libatkan untuk antisipasi jika ada pelanggaran kepatuhan," ucap Kepala Disnaker Jember Suprihandoko.
Ada pula dewan pengupahan yang bakal ikut mengawal. Sejumlah pihak ada di dalamnya. Disnaker, Diskopum, Disperindag, BPS, pakar hukum dan ekonomi, Depekap, serikat pekerja, dan pengusaha. "Ada posko aduan untuk mengendalikan," sebutnya.
Handoko menjelaskan, posko disediakan sebagai bentuk pemantauan langsung atau tidak langsung kepada perusahaan. Informasi akurat langsung dari lapang akan terkoneksi di posko. "Kami akan libatkan langsung serikat pekerja. Mereka kami ajak piket, sehingga jika ada anggotanya yang tidak mendapatkan haknya bisa langsung bergerak," paparnya.
Langkah antisipasi itu diharapkan membuat perusahaan patuh dan sadar dengan tanggung jawab membayarkan THR sebagai hak karyawan. Dia menegaskan, THR bersifat mutlak yang wajib diberikan. "Apalagi pekerja mayoritas muslim," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnaker Jember Habib Halim menyampaikan, pembentukan posko sudah dikoordinasikan dengan Disnakertrans Provinsi Jatim. "Sudah koordinasi dengan provinsi,” jelasnya. Hasil sebagian rapat pun dijelentrehkan untuk memberi akses aduan pekerja dan melindungi pekerja. (sil/c2/nur)



