Ini Komentar DPRD Jember Soal Beras, Sekadar Pasar Murah Saja Tak Cukup

radarjember.id - OPERASI pasar murah belakangan digencarkan pemerintah daerah dan digadang-gadang dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilitas harga.
Lebih-lebih saat Ramadan ini kebutuhan masyarakat meningkat dibanding biasanya. Namun, upaya itu dinilai belum cukup.
Anggota Komisi B DPRD Jember Alfian Andri Wijaya menjelaskan, persoalan ekonomi atau yang bersentuhan dengan pelaku bisnis menengah ke bawah, seperti UMKM, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan seremonial seperti operasi pasar. Namun, perlu ada intervensi lain dari pemerintah.
“Harusnya ada efisiensi dari kegiatan seremonial. Seperti pelatihan ekonomi yang melibatkan UMKM. Menurut kami, itu diganti saja dengan belanja modal. Ada alat-alat yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat nantinya,” katanya ketika dikonfirmasi, belum lama ini.
Alfian mencontohkan model seperti di Kabupaten Lumajang yang pemerintah daerahnya memfasilitasi adanya pujasera untuk masyarakat berdagang dengan harga sewa yang miring.
Komisi B, menurutnya, sempat mendorong pemerintah daerah melalui Disperindag Jember dan Diskop Jember agar membuat kawasan wisata kuliner (seperti pujasera) di semua kecamatan, dengan penataan sedemikian rupa dan terpadu.
“Seperti yang disediakan oleh Pemkab Lumajang, ada pujasera yang harganya miring. Seperti itu (pujasera difasilitasi pemerintah, Red) di Jember belum ada. Kami ingin dorong pemerintah menirunya,” harapnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga meyakini, langkah yang lebih nyata dan lebih luas bisa diupayakan lebih oleh pemerintah daerah, ketimbang sekadar menggelar operasi pasar murah tersebut.
Terlebih lagi, hampir semua kecamatan di Jember memiliki pasar tradisional sebagai lokasi strategis untuk perputaran perekonomian masyarakat. Meski beberapa pasar tradisional kondisinya mangkrak.
“Semua potensi kita punya, anggaran ada, tinggal kemauan pemerintah saja,” pungkasnya. (mau/c2/nur)



