
SUMBERSARI, Radar Jember – Banyaknya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Jember rupanya terus menuai reaksi.
Tak hanya para peserta pemilu yang melaporkan penyelenggara pemilu.
Dari unsur masyarakat juga ada yang bersuara dan menyatakan mosi tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu.
Seperti yang dilakukan oleh Korps Pengawas Pemilu (Kowaslu) Kabupaten Jember bersama Gerakan Masyarakat Sipil Jember, Senin malam (11/3) kemarin.
Dalam kesempatan itu, mereka diskusi dan berdialog sambil penandatanganan bersama mosi tidak percaya untuk KPU dan Bawaslu Jember.
Bahkan, dalam mosi tidak percaya yang mereka tanda tangani, mereka menilai kelima anggota KPU Jember dan kelima anggota Bawaslu Jember layak dipecat karena dianggap sudah tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional.
"Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jember, semua sudah tahu, bagaimana amburadulnya tahapan rekapitulasi suara di beberapa kecamatan. Terutama Kecamatan Sumberbaru, Jember," kata Miftahur Rahman, koordinator kegiatan dialog saat itu yang dihadiri sejumlah aktivis, fungsionaris sejumlah partai politik, dan mahasiswa.
Memet, sapaan akrab Miftahur Rahman, menilai karut-marut pelaksanaan pemilu di Jember kemarin disuguhkan dengan berbagai fenomena mencengangkan secara terang-terangan.
Mulai dari dugaan mark up dan manipulasi suara, jual beli suara, untuk kepentingan calon atau parpol tertentu.
Hal itu juga diperparah dengan banyaknya laporan yang dilayangkan peserta pemilu ke Bawaslu dan KPU, namun berakhir buntu. Memet menilai sederet fakta itu seolah ada pembiaran dan sengaja tak ada penindakan.
"Kami menilai Bawaslu mandul, karena tidak ada satu pun penyelenggara pemilu yang ditindak. Padahal jelas-jelas ada pelanggaran dan kejahatan [emilu di Kabupaten Jember. Di mana mereka (Bawaslu, Red), kok terkesan seperti ada kongkalikong dengan PPS sampai KPU," kata Memet.
Pria yang juga Koordinator Kowaslu Jember ini menyebut, berdasarkan data yang diperolehnya, dari total 31 kecamatan di Kabupaten Jember, ada 13 kecamatan yang telah terjadi pelanggaran.
Namun, tidak ada satu pun yang ditindak oleh Bawaslu.
Memet juga menyentil kabar Gakkumdu di Bawaslu Jember, apakah sudah bubar atau masih ada.
"Gakkumdu Bawaslu mandul, karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga mereka sudah tidak layak untuk menjadi penyelenggara pemilu. Sudah sepantasnya mereka dipecat," imbuhnya.
Politisi senior PDIP Jember sekaligus mantan anggota DPRD Jember, Lukman Winarno, menilai lebih jauh.
Menurutnya, kegaduhan selama pelaksanaan pemilu kemarin membuat masyarakat seolah makin apatis terhadap dinamika perpolitikan hari ini.
Karenanya, Lukman menilai bentuk protes dengan mosi tidak percaya itu layak diberikan. Bahkan jika perlu dilakukan pemungutan suara ulang.
"Memang sudah sangat parah melihat pemilu kali ini. Kalau bagi kami, bukan mosi tidak percaya lagi yang diberikan kepada penyelenggara pemilu, tapi harus dilakukan pemilu ulang," tegas dia. (mau/c2/nur)
