Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dispensasi Kawin di Jember Tinggi, Ini Kata DP3AKB Jember

R
Penulis: Radar Digital❯

 


Advertisement

“Jika sewaktu-waktu masyarakat ingin melapor dan konsultasi, kami membuka konsultasi itu selebar-lebarnya."  JOKO SUTRISWANTO  Kabid PA DP3AKB Jember
“Jika sewaktu-waktu masyarakat ingin melapor dan konsultasi, kami membuka konsultasi itu selebar-lebarnya." JOKO SUTRISWANTO Kabid PA DP3AKB Jember
 

SUMBERSARI, Radar Jember - Saat ini Jember menduduki peringkat pertama dengan jumlah perkawinan usia anak (PUA) tertinggi di Jatim.

Jumlah tersebut berpotensi akan terus meningkat selama tahun 2024.

Advertisement

Fakta tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap fenomena nikah dini yang terjadi pada warga Jember.

Hal itu bisa dibuktikan dengan jumlah dispensasi kawin (diska) untuk pasangan calon pengantin di bawah usia pernikahan atau usia anak di Jember masih tinggi.

Setiap tahunnya berkisar di angka 1.300 hingga 1.400.

Advertisement

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak (PA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Joko Sutriswanto menjelaskan, jika dilihat dari penyebabnya fenomena dispensasi kawin yang paling banyak di Jember yakni faktor ekonomi dan ada beberapa yang hamil duluan.

Untuk itu pencegahan yang dilakukan harus sesuai dengan faktor utama.

“Kita melakukan pencegahan sesuai faktor yang terjadi di lapangan,” terangnya.

Perlu diketahui, DP3AKB Jember sudah rutin melakukan upaya pencegahan dengan turun langsung ke masyarakat.

Seperti sosialisasi kepada siswa-siswi terkait bahaya nikah dini.

Selain itu, melalui forum anak juga menjadi ujung tombak dalam pencegahan perkawinan anak.

Disisi lain, Joko juga menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pengadilan Agama (PA) agar diska tidak diberikan.

Namun faktanya, ketika diska tidak diberikan, banyak warga yang melalui jalan pintas. Yakni nikah siri.

Hal itu yang menjadi problem yang susah dihindari.

Jika diska sudah diberikan kepada pasangan yang belum cukup umur, DP3AKB Jember bakal melakukan pendampingan melalui petugas-petugas yang ada di kecamatan.

Tentunya merak bakal dibimbing agar kedepan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti KDRT hingga perceraian.

Hingga saat ini, Joko mengaku pihaknya belum bisa maksimal memberikan pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat. Sebab selain anggarannya terbatas, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki juga masih kurang.

“Upaya pencegahan sudah sebisa mungkin dimaksimalkan, namun SDM kita masih kurang,” pungkasnya. (qal/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer