Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Hitung Ulang Tak Dikabulkan, Protes Datang Dari PAN dan PPP Jember, Begini Tanggapan Bawaslu

R
Penulis: Radar Digital❯

PROTES REKAPITULASI: Tim advokasi dan beserta saksi dari PPP dan PAN, saat keluar seusia dari forum mediasi, pleno rekapitulasi kabupaten, di Aston Jember, Selasa malam (5/3).(MAULANA/RADAR JEMBER)
PROTES REKAPITULASI: Tim advokasi dan beserta saksi dari PPP dan PAN, saat keluar seusia dari forum mediasi, pleno rekapitulasi kabupaten, di Aston Jember, Selasa malam (5/3).(MAULANA/RADAR JEMBER)
 


Advertisement

KALIWATES, Radar Jember - Hari terakhir proses rekapitulasi suara Pemilu 2024, di Jember berjalan menghangat, Selasa malam waktu setempat (5/3), di Aston Jember.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember dan Partai Amanat Nasional (PAN) Jember, secara bersamaan menyatakan sikapnya, memprotes berjalannya pleno rekapitulasi di hotel bintang empat tersebut.

Kubu PAN maupun PPP merasa sama-sama dirugikan lantaran suaranya dianggap banyak yang hilang, mencapai ribuan, di Kecamatan Sumberbaru, Jember.

Mereka sempat menyoal dan melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu dan KPU, menuntut agar dilakukan penghitungan ulang, dengan melakukan penyandingan antara C hasil dan D hasil perolehan suara DPR RI.

Advertisement

Namun hingga Selasa malam (5/3) deadline pleno rekapitulasi kabupaten, tuntutan itu tak digubris.

"Suara caleg dan partai kami hilang, semula 10.280 suara menjadi 5.520 suara. Saat rekap ulang di kecamatan, itu pun kami sebagai saksi partai juga tak dilibatkan," gerutu Khaidir Windu Setiaji, saksi PAN Jember, kepada wartawan.

Khaidir juga membeber kejanggalan rapat pleno kecamatan saat itu yang tanpa dibubuhi tanda tangan dari saksi partainya, namun hasil tersebut tetap dibacakan dalam rapat pleno dengan dalih keterbatasan waktu.

Advertisement

Di malam terakhir pleno rekapitulasi ini, semua kecamatan telah selesai dibacakan.

Hanya saja menyisakan Kecamatan Sumberbaru lantaran banyak keberatan yang dilayangkan parpol hingga berujung dilakukannya mediasi, untuk penyandingan data.

Tak hanya PAN, di kubu PPP Jember juga sama. Mereka merasa dicurangi justru saat dilakukannya hitung ulang, untuk Kecamatan Sumberbaru, saat forum mediasi tersebut.

"Gara-gara rekapitulasi ulang, suara partai kami ada yang hilang, dan ada partai tertentu yang justru suaranya naik. Ada apa ini? Seolah ada indikasi permainan antara penyelenggara dengan salah satu partai tertentu, yang berdampak pada hilangnya suara partai kami," ungkap Ahmad Khoirul Farid, ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum PPP Jember.

Farid juga mempertanyakan nasib laporan PPP Jember yang tak digubris Bawaslu, perihal dugaan kecurangan yang dialami partainya.

"Ini untuk kepentingan yang lebih luas, jangan hanya karena waktu yang mepet, terus laporan dan keberatan kami tidak ditanggapi, karena masih ada waktu bagi KPU dan Bawaslu menyikapi keberatan kami," imbuh dia.

Baik PAN maupun PPP, meminta malam ini juga, Selasa (5/3), Bawaslu merekomendasikan ke KPU agar dilakukan hitung ulang untuk perolehan suara Kecamatan Sumberbaru, khususnya untuk suara Caleg DPR RI.

"Kami minta, malam ini KPU dan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi atas keberatan kami untuk hitung ulang, atau setidaknya ada penyandingan. Dan keberatan kami akan terus kami perjuangkan sampai ke Provinsi dan pusat," paparnya.

Sementara hingga sekitar pukul 22.40 waktu setempat, berjalannya mediasi masih berlangsung.

Komisioner Bawaslu Jember, Devi Aulia Rahim, yang sempat mendapat giliran mengawal berjalannya mediasi saat itu, juga enggan berkomentar saat diminta konfirmasi wartawan.

Sementara beberapa komisioner Bawaslu lainnya, justru tak terlihat di sekitar arena mediasi. "Jangan kepada saya, ke pak ketua Bawaslu, saja," tutup Devi, saat ditemui wartawan dan beranjak pergi. (mau)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer